PDIP Belum Pecat Kader yang Jadi Tersangka KPK

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memecat dua kader partainya yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan partainya akan mendalami perkara hukum yang menjerat Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

"Sedang didalami DPP. Dengan munculnya OTT gaya baru seperti sekarang, kami harus lebih arif dan hati-hati," ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Juni 2018.

Baca: PDIP Sebut OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Aneh

Kurang dari sepekan, tiga kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan menjadi tersangka KPK atas kasus dugaan penerimaan suap dari swasta untuk pengadaan barang dan jasa. Sebelum menangkap Samanhudi Anwar dan Syahri Mulyo, KPK lebih dulu menangkap Bupati Purbalingga Tasdi. Ketiganya adalah pimpinan cabang partai di daerah.

Perlakuan partai berlambang banteng bermoncong putih terhadap Samanhudi dan Syahri ini berbeda ketika KPK menetapkan Tasdi sebagai tersangka. Setelah operasi tangkap tangan, PDI Perjuangan langsung memecat Tasdi atas keterlibatannya dalam dugaan suap. Hukuman serupa tak langsung diambil terhadap Samanhudi dan Syahri.

Baca: KPK Bantah OTT Tiga Kepala Daerah dari PDIP Berbau Politik

Hendrawan menilai terdapat kejanggalan atas operasi tangkap tangan terhadap Samanhudi dan Syahri. Kata dia, KPK menangkap sejumlah pihak untuk mengumpulkan bukti sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka. "OTT seperti ini rawan penyimpangan, rawan dipolitisir. Soalnya, dalam rivalitas politik yang ketat, ada pihak yang bisa saja meminta order atau memesan OTT," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan mendebat kritik PDIP tentang operasi tangkap tangan di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Saut mengatakan perdebatan soal OTT itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, bukan di media. “Itu debatnya di pengadilan atau praperadilan saja, jangan di media,” kata Saut saat dihubungi Tempo pada Sabtu kemarin.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

8 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.