Cerita Anak Wali Kota Blitar ketika Rumahnya Digeledah KPK

Reporter

Editor

Elik Susanto

Muhammad Samanhudi Anwar selesai menjalani pemeriksaan setelah menyerahkan diri di gedung KPK, Jakarta, Sabtu dinihari, 9 Juni 2018. KPK resmi menahan Wali Kota Blitar terkait dengan kasus dugaan suap sebesar Rp 1,5 miliar atas proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama senilai Rp 23 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Blitar - Henri Pradipta Anwar, anak sulung Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar yang tersangkut kasus korupsi, mengaku keluarga berserah diri kepada Allah SWT. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan diperiksa intensif, Henri sudah mendapat kabar bahwa kondisi ayahnya dalam keadaan sehat.

"Alhamdulillah Bapak sehat. Saya tidak tahu kalau itu (kasus hukum ayahnya). Yang jelas, kami berserah diri kepada Allah," kata Henri yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada Sabtu malam, 9 Juni 2018. Keluarga, Henri melanjutkan, sudah menyiapkan pengacara untuk ayahnya.

Baca: Wali Kota Blitar Jadi Tersangka KPK, Warga Gelar Dangdutan

Terkait dengan kedatangan tim penyidik KPK di rumahnya, Henri mengatakan tim mengumpulkan sejumlah barang bukti. Ada beberapa yang dibawa seperti laci kerja. "Yang diambil tidak banyak. Laci kerja dan mereka (tim KPK) prosedural sekali."

Penyidik KPK bergegas setelah melakukan penggeledahan serta menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar di kantor Pemkot Blitar, Jawa Timur, Kamis, 7 Juni 2018. KPK menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jawa Timur pada Rabu malam, 6 Juni 2018. ANTARA/Irfan Anshori

Tim penyidik KPK mendatangi rumah Henri di Jalan Kelud, Kota Blitar. Mereka terlebih dulu berdialog sebelum memeriksa sejumlah berkas di rumah itu. Belum ada penjelasan kenapa KPK menggeledah rumah anak Samanhudi Anwar tersebut. Bahkan, sebelumnya ada kabar gedung DPRD Kota Blitar hendak diperiksa, tapi hingga kini informasi tersebut belum jelas.

Baca: KPK Sebut Kasus Suap Bupati Tulung Agung Terkait Pilkada 2018

Selain memeriksa rumah pribadi anak Wali Kota Blitar, tim penyidik KPK juga mendatangi Balai Kota Blitar. Terdapat sejumlah orang yang diminta untuk masuk dan menjadi saksi penggeledahan, seperti pengurus RT dan RW dekat balai kota.

Kepala Bagian Umum Kota Blitar Ninuk Sisworini dan beberapa pegawai negeri ikut dalam pemeriksaan di balai kota. Diduga mereka diminta menunjukkan beberapa arsip terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.

Serangkaian penggeledahan ini juga berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar. KPK kini telah menetapkan status tersangka pada mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar serta empat orang lainnya. Sejumlah barang bukti yang dibawa KPK adalah uang Rp 2,5 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.






Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

7 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

1 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

1 hari lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

1 hari lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

2 hari lalu

PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

Viral video Puan Maharani bagi-bagi kaos di Bekasi dengan wajah cemberut. PDIP memberikan klarifikasi apa yang terjadi saat itu.


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

2 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

2 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

2 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

3 hari lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.