Sabtu, 17 November 2018

Tanggapi Tudingan OTT Gaya Baru, KPK: Debatnya di Pengadilan Saja

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang enggan mendebat kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang operasi tangkap tangan (OTT) lembaganya di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Saut mengatakan perdebatan soal OTT itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, bukan di media.

    “Itu debatnya di pengadilan atau praperadilan saja, jangan di media,” kata Saut saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 9 Juni 2018.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan OTT KPK terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Kedua kepala daerah itu merupakan kader PDIP. “Kami masih terhenyak dengan operasi tangkap tangan gaya baru, yakni OTT melalui orang lain atau OTT tidak langsung,” ujarnya, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca: PDIP Pantau Perkembangan Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung

    Hendrawan menilai, jika penetapan tersangka bisa melalui OTT tak langsung, semua orang berpotensi menjadi target OTT. “Atau setiap orang yang punya uang kas di kantor atau rumah, bisa dikerjai OTT. Bisa jadi target politisasi,” kata dia.

    Menanggapi itu, Saut mengatakan bila ada pihak yang tak sependapat dengan OTT KPK dapat mengajukan praperadilan. “Kalau enggak sependapat dengan kerja KPK boleh ajukan praperadilan kan ya,” kata dia.

    Baca: Kronologis OTT KPK di Blitar dan Tulungagung

    KPK menetapkan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka penerima suap terkait dengan sejumlah proyek pada Jumat, 8 Juni. Kedua kepala daerah itu disangka menerima uang suap dengan total Rp 2,5 miliar dari satu orang yang sama yaitu, kontraktor bernama Susilo Prabowo.

    Terungkapnya kasus ini bermula dari OTT yang digelar di Tulungagung dan Blitar pada Rabu, 6 Juni 2018. Namun dalam OTT itu KPK gagal menangkap Samanhudi Anwar dan Syahri Mulyo. Samanhudi akhirnya menyerahkan diri pada Jumat malam, 8 Juni. Adapun Syahri belum menyerahkan diri.

    Baca: Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT Gaya Baru KPK

    Lihat juga video: Ini Strategi Pendiri Anomali Coffee sehingga Jadi Pionir Raja Kafe Kopi Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.