Tanggapi Tudingan OTT Gaya Baru, KPK: Debatnya di Pengadilan Saja

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang enggan mendebat kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang operasi tangkap tangan (OTT) lembaganya di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Saut mengatakan perdebatan soal OTT itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, bukan di media.

“Itu debatnya di pengadilan atau praperadilan saja, jangan di media,” kata Saut saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 9 Juni 2018.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan OTT KPK terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Kedua kepala daerah itu merupakan kader PDIP. “Kami masih terhenyak dengan operasi tangkap tangan gaya baru, yakni OTT melalui orang lain atau OTT tidak langsung,” ujarnya, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca: PDIP Pantau Perkembangan Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung

Hendrawan menilai, jika penetapan tersangka bisa melalui OTT tak langsung, semua orang berpotensi menjadi target OTT. “Atau setiap orang yang punya uang kas di kantor atau rumah, bisa dikerjai OTT. Bisa jadi target politisasi,” kata dia.

Menanggapi itu, Saut mengatakan bila ada pihak yang tak sependapat dengan OTT KPK dapat mengajukan praperadilan. “Kalau enggak sependapat dengan kerja KPK boleh ajukan praperadilan kan ya,” kata dia.

Baca: Kronologis OTT KPK di Blitar dan Tulungagung

KPK menetapkan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka penerima suap terkait dengan sejumlah proyek pada Jumat, 8 Juni. Kedua kepala daerah itu disangka menerima uang suap dengan total Rp 2,5 miliar dari satu orang yang sama yaitu, kontraktor bernama Susilo Prabowo.

Terungkapnya kasus ini bermula dari OTT yang digelar di Tulungagung dan Blitar pada Rabu, 6 Juni 2018. Namun dalam OTT itu KPK gagal menangkap Samanhudi Anwar dan Syahri Mulyo. Samanhudi akhirnya menyerahkan diri pada Jumat malam, 8 Juni. Adapun Syahri belum menyerahkan diri.

Baca: Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT Gaya Baru KPK

Lihat juga video: Ini Strategi Pendiri Anomali Coffee sehingga Jadi Pionir Raja Kafe Kopi Indonesia






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

11 menit lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

4 jam lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

8 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

1 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

1 hari lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.