Universitas Paramadina Usulkan Alternatif Mencegah Radikalisme

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah. Tempo/Tony Hartawan

    Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengkaji ulang rencana pendataan akun media sosial mahasiswa untuk mencegah pernyebaran radikalisme. "Sebaiknya, Menteri mengkaji ulang rencana itu," kata Firmanzah saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Juni 2019.

    Firmanzah berpendapat ada alternatif lain yang lebih efektif untuk mencegah paham radikal di kalangan mahasiswa yakni dengan melakukan sejumlah pendekatan-pendekatan. "Seperti mengkonsep Kuliah Kerja Nyata nasional, magang nasional temu jambore, temu bela negara," ujarnya.

    Baca:
    Cegah Radikalisme, Mahasiswa Wajib Lapor ...
    Cegah Radikalisme, Menristekdikti Akan Data ...

    Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para mahasiswa baru mencatatkan akun media sosialnya pada perguruan tinggi masing-masing. Perintah ini disampaikan Menteri untuk memantau indikasi adanya radikalisme di kampus.

    Menurut Menteri, media sosial menjadi salah satu sarana yang perlu diwaspadai dan diperhatikan dalam penyebaran paham radikal. Karena itu, untuk memastikan mahasiswa aman dari paparan radikalisme, Nasir meminta kampus turut menelusuri rekam jejak digital mahasiswanya.

    Firmanzah mengatakan Kemenristekdikti tidak perlu sampai mendata akun sosial media mahasiswa. Dia khawatir langkah itu akan mencederai kebebasan demokrasi di dalam kampus.

    Baca:
    Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti ...
    Paham Radikalisme Intensif Masuk Kampus ...

    Selain itu, kata Firmazah, Kemendiktiristek juga harus memperjelas kriteria radikal. Menurut dia, ada hal yang masih dianggap kritis dan wajar tapi dinilai radikal jika salah menggunakan definisi radikal itu.

    Menteri akan mengumpulkan dan membicarakan mengenai masalah radikalisme di kampus ini dengan para rector perguruan tinggi negeri pada 25 Juni 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.