JK Melepas Mudik Bareng Dewan Masjid Indonesia

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) mengamati rencana pembangunan UIII di Depok, 5 Juni 2018. Proyek pembangunan UIII memiliki luas 142,5 hektare dengan tujuh fakultas. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) mengamati rencana pembangunan UIII di Depok, 5 Juni 2018. Proyek pembangunan UIII memiliki luas 142,5 hektare dengan tujuh fakultas. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melepas peserta mudik bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI). Sebanyak lima bus berisi sekitar 235 penumpang meluncur mengantarkan pemudik ke kampung halaman masing-masing.

    "Selamat jalan bagi pemudik, ketemu keluarga," ucap JK sebelum melepas para pemudik berangkat di Jalan Jenggala, Jakarta, Sabtu, 9 Juni 2018.

    Baca: JK: Pemda Seharusnya Sejak Awal Anggarkan THR untuk PNS

    JK mengatakan kegiatan mudik bersama ini diadakan DMI untuk membantu para pengurus dan aktivis masjid yang ingin pulang kampung. "Kita di Indonesia, khususnya di Jawa, sangat penting sekali arti mudik itu untuk siapa pun," ujarnya.

    Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni menuturkan acara mudik bareng ini diinisiasi Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DMI. Persiapannya hanya satu pekan sejak JK menelepon pengurus DMI untuk mempersiapkan mudik bersama.

    Ketua panitia pelaksana mudik bersama DMI, Tatang Hidayat, mengatakan lembaganya bekerja sama dengan Triputra Group. Perusahaan swasta itu menyediakan bus untuk mengangkut pemudik.

    Baca: JK Minta Syarikat Islam Fokus Kembangkan Jiwa Dagang Umat Islam

    Menurut Tatang, bus melaju ke tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan terjauh di Jawa Barat adalah Tasikmalaya. Sedangkan untuk Jawa Tengah, perjalanan mudiknya sampai Solo dan Jawa Timur hingga Surabaya. Pemudik bisa memilih turun di lokasi-lokasi yang dilewati. "Ini hanya satu trip," ujarnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.