TEMPO.CO, Jakarta - Kurang dari sepekan, tiga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi tersangka korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK awalnya menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka pada Selasa, 5 Juni 2018. Tasdi merupakan Ketua DPC PDIP Purbalingga.
Baca: Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT Gaya Baru KPK
Lembaga antikorupsi itu menangkap Tasdi dalam operasi tangkap tangan di Purbalingga Senin, 4 Juni 2018. Setelah pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan Tasdi sebagai tersangka penerima suap pembangunan Purbalingga Islamic Center Tahap 2 Tahun 2018. KPK menduga ia menerima uang sebanyak Rp 100 juta dari proyek dengan nilai Rp 22 miliar itu.
"Setelah dilakukan penyelidikan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi menerima janji atau hadiah oleh Bupati Purbalingga TSD," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di kantornya, di Jakarta, Selasa malam, 5 Juni 2018.
KPK menyebut uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu Rp 500 juta. Tasdi kemungkinan menerima uang itu karena telah memenangkan lelang untuk perusahaan milik ketiga kontraktor tersebut.
Baca: Aktivis Lokal Apresiasi Kabar Penangkapan Wali Kota Blitar
Ketika wartawan hendak mencegatnya di halaman gedung KPK, Tasdi terlihat berjalan tegak dengan mata nanar sambil mengacungkan ‘salam metal’. Beberapa hari yang lalu, salah satu politikus PDIP mengatakan salam yang Tasdi sampaikan identik dengan partai berlambang banteng tersebut.
"Salam metal adalah salam kami (PDIP). Merah Total, Mega Total, dan Menang Total," ucap Bambang Pacul, Selasa 5 Juni 2018.
Selang tiga hari pada Jumat dinihari, 8 Juni 2018, KPK menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Blitar dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo.
Dugaan suap tersebut terkait dengan izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai proyek Rp 23 miliar. Imbalan itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian wali kota dari total imbalan 10 persen yang disepakati. Sedangkan dua persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas terkait.
Baca: KPK Minta Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Serahkan Diri
Jumat sore, Samanhudi pun menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan bersama kedua pengacaranya pada 18.30. Setelah diperiksa selama tujuh jam, Samanhudi langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Pusat.
Pada Jumat 8 Juni 2018, Samanhudi tidak sendirian ditetapkan sebagai tersangka baru KPK. Ia menjadi tersangka KPK bersama rekan politikus PDIP yang lain yaitu Syahri Mulyo. Syahri merupakan Bupati Tulungangung yang kembali diusung PDIP sebagai calon petahana pada Pemilihan Bupati 2018.
Ia diduga menerima suap senilai Rp 2,5 Miliar dari Susilo yang juga menyuap Wali Kota Blitar Samanhudi. KPK menduga pemberian itu terkait dengan fee proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
Baca: Jadi Tersangka KPK, Ini Rekam Jejak Wali Kota Blitar Samanhudi
Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Syahri sekarang masih menghirup bebas. KPK memintanya agar mengikuti jejak Samanhudi, yaitu menyerahkan diri langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan.
Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengatakan telah berupaya mencegah korupsi di tubuh partai. Eva mengatakan PDIP berusaha mencegah korupsi lewat pendidikan kader. Selain itu ada juga seleksi lewat rekrutmen, hingga pemecatan jika menjadi ada anggota yang menjadi tersangka kasus korupsi. “Walaupun belum berhasil,” ujar dia.
ALFAN HILMI | MUHAMMAD HENDARTYO | TAUFIQ SIDDIQ
