TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku tidak mengetahui transfer dana Rp50 juta ke acara DPD Partai Golkar di Jawa Tengah yang ditanyakan penyidik KPK dalam kasus e-KTP. “Kejadian Mei 2012 itu saya anggota Komisi III DPR,” kata Bambang, Jumat, 8 Juni 2018.
Bambang mengatakan penyidik memperlihatkan bukti transfer dana yang ia tidak tahu sumbernya, penerima, dan kegiatan yang dibiayai dengan dana itu. Dia juga mengaku tidak mengetahui motif pengiriman uang itu. Menurut Bambang yang pernah menjadi DPRD Jawa Tengah, jika ada bantuan tidak dikirim melalui transfer antar bank, melainkan diserahkan secara langsung.
Baca:
KPK Periksa Bambang Soesatyo dalam Kasus Pengadaan E-KTP
Kasus E-KTP, Bambang Soesatyo Ditanya Soal ...
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan pemeriksaan Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk kasus aliran dana korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tanpa melalui surat panggilan kedua. “Kedatangannya lantaran pejadwalan ulang dari pemanggilan surat yang pertama," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Bambang mangkir dari pemanggilan pertama pada Senin 4 Juni lalu. Alasannya sibuk dengan agenda di DPR sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK.
Baca:
Bambang Soesatyo Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus E-KTP ...
Bambang Soesatyo Minta KPK Jadwal Ulang ...
Kader Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi dua tersangka korupsi e-KTP, Made Oka Masagung dan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. KPK sudah memanggil sejumlah kader Partai Golkar.
Dugaan aliran dana ke Golkar mulai muncul dalam penyidikan terhadap Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution, yang kini menjadi terdakwa korupsi e-KTP. KPK menduga ada duit yang diberikan Andi Agustinus alias Andi Narogong—telah divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta—untuk mendanai kegiatan Golkar Jawa Tengah.
Febri mengatakan penyidik sudah mendapatkan sejumlah keterangan dari pemeriksaan Bambang. Setelah ini, penyidik akan merekontruksi hasil pemeriksaan itu dengan dugaan aliran duit kasus EKTP.
