Cegah Radikalisme, Mahasiswa Wajib Lapor Akun Medsos ke Kampus

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menristekdikti Mewajibkan Semua Rektor Untuk Hindari Kekerasan

    Menristekdikti Mewajibkan Semua Rektor Untuk Hindari Kekerasan

    TEMPO.CO, Madiun - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para mahasiswa baru mencatatkan akun media sosialnya pada perguruan tinggi masing-masing. Perintah ini disampaikan Menteri untuk memantau indikasi adanya radikalisme di kampus.

    “Rektor yang memonitor dan mengawasi,” kata Menristekdikti ketika meresmikan pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri Madiun, Jumat sore, 8 Juni 2018.

    Baca:
    Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti
     Akan Kumpulkan Rektor 

    Kemenristekdikti Akui Kampus Rentan Terpapar ...

    Jika ada indikasi mahasiswa terpapar radikalisme, ujar Menteri, kampus akan melakukan pendampingan. “Profiling terhadap pemegang akun-akun itu.’

    Menurut Menteri, media sosial menjadi salah satu sarana yang perlu diwaspadai dan diperhatikan dalam penyebaran paham radikal. Karena itu, untuk memastikan mahasiswa aman dari paparan radikalisme, Nasir meminta kampus turut menelusuri rekam jejak digital mahasiswanya.

    Menteri mengatakan radikalisme dapat memecah belah persatuan bangsa. Karena itu, setiap warga perlu ikut terlibat dalam pengawasan di kehidupan sehari-hari. “Jangan sampai merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Radikalisme harus dibasmi.”

    Baca:
    Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti ...
    BNPT Sebut Universitas Rentan Radikalisme, UI ...

    Selain memantau akun-akun media sosial mahasiswa untuk mendeteksi indikasi radikalisme di kampus, kata Menteri, upaya lainnya juga bisa melalui sistem pembelajaran.

    Rencananya, Menteri Nasir akan mengumpulkan semua rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk membahas masalah radikalisme di dalam kampus pada 25 Juni 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.