Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Akhirnya Menyerahkan Diri ke KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait dengan penangkapan Bupati Purbalingga dalam operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait dengan penangkapan Bupati Purbalingga dalam operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaWali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Samanhudi saat ini telah berada di gedung KPK. "Sepertinya sudah, sedang tidur," katanya saat dikonfirmasi, Jumat, 8 Juni 2018.

    Sebelumnya, KPK Samanhudi bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur. "Dalam dua perkara ini, KPK meyakini telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers.

    Baca juga: Wakil Wali Kota Blitar Minta Samanhudi Anwar Menyerahkan Diri

    KPK menyangka keduanya terlibat dalam perkara yang berbeda dengan satu tersangka pemberi hadiah, yaitu pihak swasta Susilo Prabowo.

    Menurut Saut, di Blitar, KPK menduga Samanhudi menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo terkait dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. "Diduga fee itu bagian dari 8 persen yang menjadi jatah untuk wali kota dari total fee 10 persen yang disepakati," ujarnya.

    Baca juga: KPK Duga Wali Kota Blitar Menerima Suap Rp 1,5 Miliar

    Adapun di Tulungagung, KPK menyangka Susilo memberikan suap Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta Agung Prayitno. KPK menduga pemberian itu terkait dengan fee proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

    Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Tulungagung dan Blitar pada Rabu, 6 Juni 2018. Namun dalam operasi itu KPK tak berhasil menangkap Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung.

    Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Rekam Jejak Wali Kota Blitar Samanhudi

    Saut sempat meminta Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung menyerahkan diri ke KPK. Saut menegaskan, KPK tak segan-segan melakukan upaya paksa jika keduanya tak menyerahkan diri. Dengan penyerahan diri Samanhudi, berarti tinggal Syahri yang belum menyerahkan diri ke KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.