Diduga Menolak Pancasila, 2 Dosen UGM Dinonaktifkan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kampus UGM,Bulaksumur, Yogyakarta. (ugm.ac.id)

    Kampus UGM,Bulaksumur, Yogyakarta. (ugm.ac.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua dosen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Mereka sudah dipanggil pemimpin universitas, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Mereka direkomendasikan dinonaktifkan dari jabatan struktural.

    “Pimpinan universitas, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar mengadakan pertemuan dengan dua dosen, yang diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara pada Jumat, 8 Juni 208, di Gedung Pusat UGM,” kata juru bicara UGM, Iva Aryani, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca juga: Kata Guru Besar Undip Profesor Suteki Soal Pencopotan Jabatannya

    Pertemuan itu menghasilkan empat poin, antara lain pimpinan universitas telah berdialog dan mendengarkan penjelasan kedua dosen itu berkaitan dengan pandangan mereka terhadap Pancasila. Hasil dialog segera diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas (DKU) untuk diproses lebih lanjut.

    Selain itu, demi kelancaran proses di DKU, kedua dosen UGM itu akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural yang mereka emban saat ini.

    Baca juga: Rektor Coret Nama Jubir Eks HTI di Daftar Penceramah Masjid UGM

    “Rekomendasi yang diberikan oleh DKU akan menjadi pertimbangan utama bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujar Iva.

    Kasus dosen yang dinonaktifkan karena dianggap tak mendukung Pancasila juga terjadi di Universitas Diponegoro. Profesor Suteki dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana. Suteki, yang pernah menjadi saksi ahli untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dianggap tak mendukung Pancasila karena unggahannya di akun media sosial.

    Baca juga: Menteri Nasir Minta Rektor Undip Verifikasi Kasus Suteki Soal HTI

    Suteki sebelumnya menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya, Suteki juga menjadi saksi ahli yang diajukan HTI saat menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.