Wakil Wali Kota Blitar Minta Samanhudi Anwar Menyerahkan Diri

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Blitar Santoso meminta Wali Kota Samanhudi Anwar menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makin cepat Samanhudi menyelesaikan persoalannya, kata dia, akan meminimalisasi kegaduhan di lingkungan birokrasi Kota Blitar.

Santoso mengatakan, secara psikologis, penangkapan yang dilakukan KPK kepada sejumlah pelaksana proyek pemerintah, yang diikuti penetapan tersangka terhadap Samanhudi Anwar, telah memengaruhi kondisi birokrasi di Kota Blitar. Terlebih lagi sejumlah aparatur sipil negara turut diperiksa penyidik KPK dalam kasus itu. “Ini (penetapan status tersangka wali kota) musibah yang mengejutkan kita semua,” kata Santoso di Blitar Jumat, 8 Juni 2018.

Baca juga: KPK Duga Wali Kota Blitar Menerima Suap Rp 1,5 Miliar

Untuk menghindari kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara, Santoso meminta Samanhudi segera menyerahkan diri ke KPK. Penyerahan diri tersebut diharapkan bisa segera memperjelas duduk perkara korupsi yang dituduhkan agar tidak menjadi isu negatif di kalangan pegawai Pemkot Blitar.

Santoso sendiri mengaku tidak mengetahui keberadaan Samanhudi saat ini. Kontak terakhir dengan Samanhudi dilakukan dua jam sebelum penangkapan KPK terhadap pengusaha di Blitar, Rabu, 6 Juni 2018. Belakangan, KPK mengumumkan status tersangka terhadap Samanhudi sekaligus status buron terhadap Komandan Kawulo Alit itu.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Rekam Jejak Wali Kota Blitar Samanhudi

Akibat tidak adanya Samanhudi di kantor, semua komando aktivitas pemerintahan dikendalikan Santoso. Kekosongan jabatan ini diisi Santoso hingga keluar keputusan hukum tetap terhadap Samanhudi. “Jadi selama itu pula tidak ada kebijakan penting yang bisa saya keluarkan,” ujar Santoso.

Puluhan warga Kota Blitar juga mendesak Samanhudi menyerahkan diri. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Merdeka untuk mendesak Samanhudi keluar dari tempat persembunyiannya. “Wali Kota harus menghadapi kasus ini dengan ksatria,” kata Trianto, koordinator aksi warga.

Baca juga: Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT Gaya Baru KPK

Tak hanya meminta Samanhudi menyerah, Trianto mendesak KPK menyelidiki semua pejabat yang diduga terlibat dalam lingkaran korupsi itu. Trianto meyakini aksi suap yang dilakukan pengusaha Susilo juga menyebar ke hampir semua kepala dinas kota dan kabupaten Blitar.

Selain mendesak penyerahan diri Wali Kota Blitar, massa menyatakan pembelaan terhadap institusi KPK dari tekanan politik yang melemahkan, termasuk pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang saat ini sedang digodok pemerintah.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

52 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.