Wakil Wali Kota Blitar Minta Samanhudi Anwar Menyerahkan Diri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Wikipedia

    Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Wikipedia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Blitar Santoso meminta Wali Kota Samanhudi Anwar menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makin cepat Samanhudi menyelesaikan persoalannya, kata dia, akan meminimalisasi kegaduhan di lingkungan birokrasi Kota Blitar.

    Santoso mengatakan, secara psikologis, penangkapan yang dilakukan KPK kepada sejumlah pelaksana proyek pemerintah, yang diikuti penetapan tersangka terhadap Samanhudi Anwar, telah memengaruhi kondisi birokrasi di Kota Blitar. Terlebih lagi sejumlah aparatur sipil negara turut diperiksa penyidik KPK dalam kasus itu. “Ini (penetapan status tersangka wali kota) musibah yang mengejutkan kita semua,” kata Santoso di Blitar Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca juga: KPK Duga Wali Kota Blitar Menerima Suap Rp 1,5 Miliar

    Untuk menghindari kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara, Santoso meminta Samanhudi segera menyerahkan diri ke KPK. Penyerahan diri tersebut diharapkan bisa segera memperjelas duduk perkara korupsi yang dituduhkan agar tidak menjadi isu negatif di kalangan pegawai Pemkot Blitar.

    Santoso sendiri mengaku tidak mengetahui keberadaan Samanhudi saat ini. Kontak terakhir dengan Samanhudi dilakukan dua jam sebelum penangkapan KPK terhadap pengusaha di Blitar, Rabu, 6 Juni 2018. Belakangan, KPK mengumumkan status tersangka terhadap Samanhudi sekaligus status buron terhadap Komandan Kawulo Alit itu.

    Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Rekam Jejak Wali Kota Blitar Samanhudi

    Akibat tidak adanya Samanhudi di kantor, semua komando aktivitas pemerintahan dikendalikan Santoso. Kekosongan jabatan ini diisi Santoso hingga keluar keputusan hukum tetap terhadap Samanhudi. “Jadi selama itu pula tidak ada kebijakan penting yang bisa saya keluarkan,” ujar Santoso.

    Puluhan warga Kota Blitar juga mendesak Samanhudi menyerahkan diri. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Merdeka untuk mendesak Samanhudi keluar dari tempat persembunyiannya. “Wali Kota harus menghadapi kasus ini dengan ksatria,” kata Trianto, koordinator aksi warga.

    Baca juga: Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT Gaya Baru KPK

    Tak hanya meminta Samanhudi menyerah, Trianto mendesak KPK menyelidiki semua pejabat yang diduga terlibat dalam lingkaran korupsi itu. Trianto meyakini aksi suap yang dilakukan pengusaha Susilo juga menyebar ke hampir semua kepala dinas kota dan kabupaten Blitar.

    Selain mendesak penyerahan diri Wali Kota Blitar, massa menyatakan pembelaan terhadap institusi KPK dari tekanan politik yang melemahkan, termasuk pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang saat ini sedang digodok pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.