Moeldoko Bicara Soal Kriteria Pengganti Yudi Latif di BPIP

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua HKTI Moeldoko berjalan menembus hutan untuk memanen kopi Gunung Puntang, di Desa Cempaka Mulya, Cimaung, Kabupaten Bandung, 29 Mei 2018. Dalam kunjungan kerjanya, Moeldoko tertarik dengan potensi kopi Puntang yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. TEMPO/Prima Mulia

    Ketua HKTI Moeldoko berjalan menembus hutan untuk memanen kopi Gunung Puntang, di Desa Cempaka Mulya, Cimaung, Kabupaten Bandung, 29 Mei 2018. Dalam kunjungan kerjanya, Moeldoko tertarik dengan potensi kopi Puntang yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai perlu untuk segera mencari figur lain yang memiliki kapasitas setara atau minimal mendekati Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP.

    "Jadi kita semua tahu, untuk itu memang harus dicarikan figur lain yang kira-kira kapasitasnya mendekati atau sama," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca juga: Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi Latif

    Ia mengatakan, semua orang tidak meragukan kapasitas Yudi Latif, aktivis dan cendekiawan muda yang lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964 itu.

    Kemampuan Yudi Latif untuk mengarusutamakan Pancasila, menurut Moeldoko, sangat nyata karena Yudi memiliki latar belakang pemahaman Pancasila yang sangat mendalam.

    Baca juga: Belum Dapat Hak Keuangan, Begini Aktivitas BPIP Kata Yudi Latif

    "Kita lagi kering pemahaman ideologi Pancasila. Kita lebih mengagungkan ideologi lain dan seterusnya. Ini saya pikir sebuah prioritas bagi bangsa," katanya.

    Moeldoko sendiri mengaku secara pribadi tidak tahu pasti alasan Yudi Latif mundur dari jabatannya sebagai Kepala BPIP tersebut.

    Baca juga: Hidayat Nur Wahid Minta Penjelasan Mundurnya Yudi Latif dari BPIP

    "Secara pribadi saya tidak tahu. Beberapa saat lalu BPIP diskusi bagaimana Pancasila bisa disosialisasikan dengan berbagai metode, kira-kira sebulan lalu," katanya.

    Ketika itu, kata Moeldoko, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pengunduran diri. "Saya juga kaget," kata Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.