KPK Periksa Bambang Soesatyo dalam Kasus Pengadaan E-KTP

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo dalam kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka korupsi e-KTP, Made Oka Masagung dan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Hari ini dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bambang Soesatyo. Saksi telah hadir di KPK pagi ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca: KPK: Pemeriksaan Bambang Soesatyo untuk Pengembangan Kasus E-KTP

Ini merupakan pemeriksaan ulang terhadap Bambang Soesatyo. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar ini pada Senin, 4 Juni lalu. Namun Bamsoet mangkir dengan alasan jadwalnya sebagai pimpinan DPR penuh.

"Karena benturan dengan berbagai acara kedewanan, protokoler, tadi pagi saya sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada teman-teman di KPK, minta dijadwalkan kembali," ucap Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan Bamsoet diperiksa untuk mengkonfirmasi sejumlah informasi baru yang muncul dalam persidangan. "Pemanggilan itu tidak dalam hal-hal baru karena masih dalam proses pengembangan untuk menemukan bukti lain," tuturnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Juni.

Baca: Bambang Soesatyo Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus E-KTP

Menurut Basaria, pemanggilan ini bukan berarti Bambang akan menjadi tersangka berikutnya. Ia menjelaskan, KPK perlu menemukan minimal dua alat bukti lebih dulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. "Semua informasi di persidangan harus kita klarifikasi benar (atau) tidak," katanya.

BUDIARTI UTAMI | AHMAD FAIZ | ROSSENO AJI






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

12 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

15 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

17 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

18 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.