Partai Idaman Ditolak MA, Rhoma Irama: Saya Sudah Hopeless

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Idaman, Rhoma Irama, saat memberikan keterangan pers di DPP Partai Idaman Jalan Dewi Sartika, Jakarta, 16 Januari 2018. Partai Idaman sebelumnya menggugat KPU ke Bawaslu karena tidak lolos dalam proses administrasi di KPU. TEMPO/Subekti.

    Ketua umum Partai Idaman, Rhoma Irama, saat memberikan keterangan pers di DPP Partai Idaman Jalan Dewi Sartika, Jakarta, 16 Januari 2018. Partai Idaman sebelumnya menggugat KPU ke Bawaslu karena tidak lolos dalam proses administrasi di KPU. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika mendengar kabar Mahkamah Agung menolak uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.

    Ia pun menyatakan tak akan melakukan langkah hukum selanjutnya setelah putusan MA. “Saya sudah hopeless. Kami ajukan saja ke mahkamah tertinggi, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Rhoma Irama, saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

    Baca: Gugatan Ditolak PTUN, Partai Besutan Rhoma Irama Mengajukan PK

    Rhoma memandang putusan MA yang menolak uji materi dari partainya adalah hal yang wajar. Raja dangdut itu menilai telah terjadi diskriminasi sejak proses pendaftaran partai di Kementerian Hukum dan HAM, proses ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu, dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Kalau saya, enggak aneh. Sejak awal kami sudah diperlakukan secara diskriminatif," ujarnya.

    MA menolak uji materi yang dilakukan Partai Idaman terhadap aturan verifikasi partai politik. Pengajuan gugatan ini berawal ketika KPU melakukan verifikasi ulang seluruh partai untuk mengikuti Pemilihan Umum 2019. Hasilnya, Partai Idaman dinyatakan tidak lolos.

    Raja Dangdut itu tidak terima dan menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, gugatannya ditolak. Tak putus asa, raja dangdut itu lantas mengajukan judicial review terhadap PKPU yang menjadi dasar KPU melakukan verifikasi ulang ke Mahkamah Agung. Menurut Rhoma, peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

    Baca: Rhoma Irama Siap Arahkan Penggemarnya untuk Dukung PAN

    Majelis hakim MA yang diketuai Yulius menilai bahwa dalil Rhoma yang menyatakan penggantian peraturan menyebabkan ketidakpastian hukum tidak terbukti. Hakim menilai hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU tetap berlaku dan sah. MA pun mementahkan gugatan Rhoma Irama.

    Rhoma Irama pun menyatakan kekecewaannya atas putusan ini. Harapan Partai Idaman untuk berlaga di Pemilu 2019 pun pupus. "Kalau di peradilan sekarang ini kita tahulah, saya tidak percaya dengan peradilan sekarang ini," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.