Wiranto: Polemik RKUHP Bukan Pertarungan KPK dan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana, Wiranto, memberikan keterangan kepada media soal penanganan kasus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, 10 Mei 2018. Foto : Humas Kemenko Polhukam

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi antara pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto siang ini, menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna menyelesaikan perbedaan pendapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

Wiranto menampik pandangan yang berkembang dan menilai polemik RKUHP ini merupakan pertarungan antara KPK dan pemerintah. "Itu sama sekali tidak ada," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, 7 Juni 2018 dan diikuti anggukan kepala Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Baca juga: PP Muhammadiyah Anggap Penggodokan RKUHP Tidak Sesuai Prosedur

Menurut dia, dalam RKUHP tidak ada niat dari pemerintah untuk melemahkan lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana khusus. "Apakah itu korupsi, narkotika, terorisme, atau pencucian uang, tidak ada," ucapnya

Menurut Wiranto, RKUHP ini masih dalam proses maka lumrah jika ada perbedaan dan perdebatan di antara banyak pihak. Sebabnya rapat kali ini berupaya untuk mengatasi perbedaan itu.

Baca juga: Wiranto Sebut Delik Pidana Khusus di RKUHP Justru Perkuat Aturan

Wiranto membenarkan dalam pertemuan tadi ditemukan pasal-pasal yang masih jadi perdebatan. "Apakah itu masalah sanksi, maslaah yang menyangkut delik-delik, yang bersifat tindak pidana khusus masuk ke dalam RUU KUHP, dan sebagainya itu akan dibincangkan lebih lanjut," kata dia.

Sebabnya, semua pihak yang hadir sepakat mengadakan pertemuan berikutnya untuk mematangkan RKUHP ini habis lebaran.

Baca juga: Wiranto Janji Delik Korupsi di RKUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih mengatakan pemerintah berharap RUU KUHP bisa diselesaikan di masa jabatan DPR periode 2014-2019. Bila tak kunjung selesai hingga periode ini selesai, ia khawatir pembahasan RUU KHUP akan kembali dari awal oleh anggota DPR yang baru.

"Ngeri sekali kalau tidak selesai pada DPR sekarang, DPR berikutnya tidak ada asas carry over. Balik lagi ke nol semua," tuturnya.

Adapun Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berujar ke depan akan banyak perbaikan dari draf RKUHP saat ini untuk mengakomodir perbedaan pendapat itu.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

10 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

11 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

14 jam lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

17 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

3 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

25 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

30 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

32 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

32 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

38 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP