Muhammadiyah: Ada Operasi Senyap Melemahkan KPK Melalui RKUHP

Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Dalam aksinya mereka mengatakan bahwa RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. TEMPO/Alfan Hilmi

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah mencurigai ada operasi senyap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam delik korupsi di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. "Di belakang ini seperti ada operasi senyap untuk melemahkan KPK," kata Wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manager Nasution di Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.

Nasution menyebutkan dugaan itu sulit untuk dibantah karena dengan memasukan delik tindak pindana luar biasa korupsi dalam RKUHP berpotensi untuk melemahkan KPK. Cara ini dilakukan karena jika langsung merevisi UU Tindak Pidana Korupsi tentu siasat pelemahan KPK mudah dibaca publik.

Baca:
Wiranto Akan Panggil KPK Soal Delik Korupsi RKUHP
Wiranto Janji Delik Korupsi di RKUHP Tak Akan ...

Wakil ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdullah Dahlan menyatakan hal yang sama. Salah satu indikasinya, kata dia, tidak terlibatnya KPK dalam penggodokan RKUHP. Jika KPK terlibat pembahasan RKUHP, tidak mungkin reaksi KPK bereaksi hingga menyurati Presiden. “Ini kan tandanya KPK tidak dilibatkan."

KPK sebelumnya menyatakan ada potensi pelemahan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi jika delik korupsi dimasukkan dalam RKUHP. Lembaga itu menolak bahasan delik pidana khusus itu dalam RKUHP dan menyurati Presiden Jokowi agar mempertimbangkan hal itu.

Baca:
Wiranto Sebut Delik Pidana Khusus di RKUHP ...
PP Muhammadiyah Anggap Penggodokan ...

KPK menilai keinginan pemerintah dan DPR menyatukan delik pidana khusus dalam RKUHP merujuk kepada KUHP Belanda. Menurut KPK, kondisi korupsi di kedua negara ini tidak bisa disamakan. Korupsi di Belanda tidak semasif di Indonesia.

Selain itu, kata Dahlan, Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak melibatkan masyarakat sipil. "Jadi terkesan ada motif lain di balik RKUHP ini."






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

48 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.