Muhammadiyah: Ada Operasi Senyap Melemahkan KPK Melalui RKUHP

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Dalam aksinya mereka mengatakan bahwa RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. TEMPO/Alfan Hilmi

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Dalam aksinya mereka mengatakan bahwa RUU KUHP berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. TEMPO/Alfan Hilmi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah mencurigai ada operasi senyap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam delik korupsi di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. "Di belakang ini seperti ada operasi senyap untuk melemahkan KPK," kata Wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manager Nasution di Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.

    Nasution menyebutkan dugaan itu sulit untuk dibantah karena dengan memasukan delik tindak pindana luar biasa korupsi dalam RKUHP berpotensi untuk melemahkan KPK. Cara ini dilakukan karena jika langsung merevisi UU Tindak Pidana Korupsi tentu siasat pelemahan KPK mudah dibaca publik.

    Baca:
    Wiranto Akan Panggil KPK Soal Delik Korupsi RKUHP
    Wiranto Janji Delik Korupsi di RKUHP Tak Akan ...

    Wakil ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdullah Dahlan menyatakan hal yang sama. Salah satu indikasinya, kata dia, tidak terlibatnya KPK dalam penggodokan RKUHP. Jika KPK terlibat pembahasan RKUHP, tidak mungkin reaksi KPK bereaksi hingga menyurati Presiden. “Ini kan tandanya KPK tidak dilibatkan."

    KPK sebelumnya menyatakan ada potensi pelemahan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi jika delik korupsi dimasukkan dalam RKUHP. Lembaga itu menolak bahasan delik pidana khusus itu dalam RKUHP dan menyurati Presiden Jokowi agar mempertimbangkan hal itu.

    Baca:
    Wiranto Sebut Delik Pidana Khusus di RKUHP ...
    PP Muhammadiyah Anggap Penggodokan ...

    KPK menilai keinginan pemerintah dan DPR menyatukan delik pidana khusus dalam RKUHP merujuk kepada KUHP Belanda. Menurut KPK, kondisi korupsi di kedua negara ini tidak bisa disamakan. Korupsi di Belanda tidak semasif di Indonesia.

    Selain itu, kata Dahlan, Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak melibatkan masyarakat sipil. "Jadi terkesan ada motif lain di balik RKUHP ini."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.