PP Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Draft RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan kepada awak media soal polemik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di kantornya, Rabu, 6 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berkaitan dengan masuknya delik korupsi dalam RKUHP tersebut.

"Kami meminta ketegasan sikap kepemimpinan presiden untuk memerintahkan Menkumham agar manarik draft RKHUP untuk mempertimbangkanya kembali," ujar Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution, di PP Muhammadiyah, Kamis 7 Juni 2018.

Baca: Muhammadiyah Minta Rusun, Jokowi Janjikan Beres dalam Enam Bulan

Maneger menyebutkan, delik korupsi sebagai pidana luar biasa sudah diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai lex specialis, kata Maneger, delik korupsi tidak bisa masuk RKUHP karena akan menjadi tindak pidana umum. "Kalau sudah pidana umum, secara organik yang akan memprosesnya kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.

Maneger mengaku khawatir dengan kondisi kejaksaan dan kepolisian saat ini yang dianggap belum bisa seutuhnya memberantas korupsi. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap masih diperlukan untuk menindaknya.

Menurut Maneger, sebagai pidana khusus, tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi RKUHP, "Karena ini juga akan melemahkan posisi UU Tipikor," ujarnya.

KPK sebelumnya menyatakan ada potensi pelemahan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi jika delik korupsi dimasukkan dalam RKUHP. Lembaga antirasuah itu menolak bahasan delik pidana khusus itu dalam RKUHP. Dan menyurati Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Baca: Ali Fauzi Minta Muhammadiyah Dilibatkan Tangani Terorisme

KPK menilai keinginan dari pemerintah dan DPR menyatukan delik pidana khusus dalam RKUHP merujuk kepada KUHP Belanda. Menurut KPK, kondisi korupsi yang terjadi di kedua negara ini tidak bisa disamakan. Korupsi di Belanda tidak semasif di Indonesia.

Maneger menegaskan, PP Muhammadiyah menolak RKUHP jika delik korupsi masuk RKUHP. Dan meminta sikap tegas presiden karena akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi.






Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

6 jam lalu

Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, pada Rabu, 5 Oktober 2022. Membahas soal tragedi Kanjuruhan?


Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

7 jam lalu

Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

Jokowi membesuk para korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar,


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

9 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

12 jam lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

13 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

13 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

13 jam lalu

Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi terbang langsung ke Malang setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI ke077 di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.


Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

14 jam lalu

Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

Jokowi juga menyampaikan kepada para korban bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.


Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

14 jam lalu

Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

Erick Thohir menyatakan olahraga internasional harus turut berperan mengatasi persoalan dunia yang kian kompleks.


Muhammadiyah Buka Kampus Virtual Punya 6 Prodi, Biaya Kurang dari Rp 2 Juta per Semester

15 jam lalu

Muhammadiyah Buka Kampus Virtual Punya 6 Prodi, Biaya Kurang dari Rp 2 Juta per Semester

kampus virtual yang bernama Universitas Siber Muhammadiyah memiliki 6 program studi di antaranya Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, dan Informatika.