Kantor Kepala Dinas PUPR Tulungagung Disegel KPK, Layanan Normal

Penyidik KPK masuk ke dalam mobil seusai melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, di Blitar, Jawa Timur, Kamis, 7 Juni 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan dan aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Jawa Timur, berjalan normal pada Kamis, 7 Juni 2018, meski ruang kepala Dinas itu disegel Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT sore sebelumnya. Para pegawai tetap menjalankan kegiatan harian mereka.

OTT KPK pada sore hingga Rabu malam, 6 Juni 2018 itu menjadi pembicaraan bisik-bisik di antara mereka. Ini lantaran garis KPK berwarna merah yang dipasang tim lembaga antirasuah itu di pintu ruang kerja Kepala PUPR Sutrisno. Keberadaan garis itu cukup mencolok dan menjadi perhatian para pegawai yang lalu-lalang.

Baca:
OTT, KPK Menyegel Kantor Dinas Pekerjaan ...
KPK Bantah Kabar Penangkapan Kepala ...

Kepala Dinas PUPR dikabarkan sebagai salah satu yang dicokok oleh Tim KPK. Sejauh ini, juru bicara KPK Febri Diansyah hanya mengatakan bahwa di antara lima orang yang dicokok dalam OTT itu adalah kepala dinas. Namun, Febri menolak menyebutkan daerah sasaran OTT yang selain menahan orang juga menyita uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu senilai Rp2 miliar.  

Seorang pegawai mengaku belum mengetahui keberadaan Sutrisno sejak pagi tadi di kantor PUPR. Dia juga tak berani menyimpulkan jika bosnya sedang ditahan KPK saat ini. “Tidak tahu soal itu, tapi hari ini tidak terlihat.”

Baca:
KPK Amankan Rp 2 Miliar di OTT Jawa Timur
KPK: Tak Ada Kepala Daerah yang Ditangkap di ...

Febri memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang ditangkap dalam OTT KPK di dua daerah di Jawa Timur kemarin. Penjelasan Febri menyangkal kabar yang beredar bahwa yang dicokok di antaranya Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Hingga pagi ini kabar ini juga belum bisa terkonfirmasi.

Kontak telepon Samanhudi yang disebut-sebut dicokok KPK dalam OTT kemarin tidak menunjukkan nada aktif sejak tadi malam. Sedangkan staf Kominfo Kota Blitar juga tidak menjawab panggilan masuk ke ponsel mereka.  

HARI TRI WASONO | M. JULNIS






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.