Disebut Terjaring OTT KPK, Pejabat Bupati Tulungagung Membantah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Bupati Tulungagung Jarianto membantah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK, Rabu sore hingga malam, 6 Juni 2018. Jarianto mengatakan sama sekali tidak dimintai keterangan oleh petugas KPK.

    Ia bahkan mengaku belum mengetahui penangkapan salah satu pejabatnya meski membenarkan kedatangan penyidik KPK di lingkungan kerjanya. “Saya mendengar, tetapi belum ada yang melaporkan secara resmi,” kata Jarianto, Kamis 7 Juni 2018.

    Baca:
    OTT, KPK Menyegel Kantor Dinas Pekerjaan ...
    KPK Amankan Rp 2 Miliar di OTT Jawa Timur

    Nama Jarianto sempat ramai dikabarkan tertangkap tangan KPK, kemarin. Namanya bahkan sempat disebut-sebut lebih dahulu ketimbang nama-nama kepala daerah lain yang ditangkap KPK. Apalagi, sepanjang sore hingga malam hari, nomor ponsel Jarianto tidak aktif.

    Jarianto mengatakan sedang menghadiri acara santunan kepada anak yatim di pendopo Kabupaten Tulungagung ketika tim KPK menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.

    Baca:
    Lima Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Blitar ...
    KPK: Tak Ada Kepala Daerah yang Ditangkap di ...

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim KPK menangkap lima orang di dua wilayah Jawa Timur, salah satunya adalah kepala dinas. Jarianto mengaku tidak mengetahui keberadaan Kepala Dinas PUPR Sutrisno pada saat acara di pendopo.

    Bantahan itu disampaikan Jarianto menanggapi kabar yang menyebutkan penangkapan Sutrisno oleh KPK dilakukan di area pendopo usai acara santunan. Bahkan hingga kini Jarianto juga belum mengetahui keberadaan Sutrisno dan masih akan melakukan klarifikasi kepada stafnya. “Saya akan tanya sebenarnya seperti apa, baru bisa ngomong,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.