Cegah Radikalisme, Menristekdikti Akan Data Medsos Mahasiswa

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir. ANTARA/Risky Andrianto

    Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir. ANTARA/Risky Andrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan meminta rektor di seluruh perguruan tinggi untuk mendata nomor handphone dan media sosial mahasiswa hingga dosen dalam rangka mencegah radikalisme di kampus.

    "Jadi dengan pendataan nomor handphone dan media sosial itu, kita bisa melacak apakah ada aktivitas radikalisme di sana," ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 Juni 2018.

    Baca: Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti Akan Kumpulkan Rektor

    Media sosial, kata Nasir, perlu diawasi karena rentan disalahgunakan. Seperti dikutip dalam Majalah Tempo edisi 28 Mei - 3 Juni 2018 yang berjudul "Paham Radikal di Kampus Kita", menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, bukan hanya mahasiswa yang terpapar paham radikal, melainkan juga dosen dan rektornya.

    Setelah BNPT turun ke kampus, diketahui penyebaran radikalisme paling masif dilakukan melalui gawai dan media sosial. Suhardi mengaku terengah-engah mencegah penyebaran lewat peranti teknologi ini karena memerlukan peran lembaga lain. Media sosial yang paling masif menyebarkan ajaran radikal, kata dia, salah satunya Telegram, platform percakapan instan dari Rusia.

    Baca: Kemenristekdikti Akui Kampus Rentan Terpapar Radikalisme

    Untuk menyiapkan berbagai langkah mengantisipasi paparan paham radikal di kampus, Nasir juga akan segera memanggil seluruh rektor di perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membahas hal tersebut. Pemerintah juga sudah menyiapkan kurikulum dan secara teknis, akan dilakukan langkah-langkah pengawasan. "Misalnya, pengawasan di organisasi dan majelis dakwah, nanti akan dibuatkan rambu-rambu," kata Nasir.

    Hal tersebut, menurut Nasir, sama sekali tidak bermaksud untuk membelenggu kebebasan berpikir mahasiswa di kampus. "Selama ini pemerintah kan juga tidak pernah melarang mahasiswa mempelajari buku dan berdiskusi tentang komunis, tapi selama hal tersebut dipelajari dalam kajian akademis," ujarnya.

    Baca: IPB Minta BNPT Jelaskan Langsung Radikalisme di Kampus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.