Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Radikalisme, Menristekdikti Akan Data Medsos Mahasiswa

Reporter

image-gnews
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir. ANTARA/Risky Andrianto
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir. ANTARA/Risky Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan meminta rektor di seluruh perguruan tinggi untuk mendata nomor handphone dan media sosial mahasiswa hingga dosen dalam rangka mencegah radikalisme di kampus.

"Jadi dengan pendataan nomor handphone dan media sosial itu, kita bisa melacak apakah ada aktivitas radikalisme di sana," ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti Akan Kumpulkan Rektor

Media sosial, kata Nasir, perlu diawasi karena rentan disalahgunakan. Seperti dikutip dalam Majalah Tempo edisi 28 Mei - 3 Juni 2018 yang berjudul "Paham Radikal di Kampus Kita", menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, bukan hanya mahasiswa yang terpapar paham radikal, melainkan juga dosen dan rektornya.

Setelah BNPT turun ke kampus, diketahui penyebaran radikalisme paling masif dilakukan melalui gawai dan media sosial. Suhardi mengaku terengah-engah mencegah penyebaran lewat peranti teknologi ini karena memerlukan peran lembaga lain. Media sosial yang paling masif menyebarkan ajaran radikal, kata dia, salah satunya Telegram, platform percakapan instan dari Rusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Kemenristekdikti Akui Kampus Rentan Terpapar Radikalisme

Untuk menyiapkan berbagai langkah mengantisipasi paparan paham radikal di kampus, Nasir juga akan segera memanggil seluruh rektor di perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membahas hal tersebut. Pemerintah juga sudah menyiapkan kurikulum dan secara teknis, akan dilakukan langkah-langkah pengawasan. "Misalnya, pengawasan di organisasi dan majelis dakwah, nanti akan dibuatkan rambu-rambu," kata Nasir.

Hal tersebut, menurut Nasir, sama sekali tidak bermaksud untuk membelenggu kebebasan berpikir mahasiswa di kampus. "Selama ini pemerintah kan juga tidak pernah melarang mahasiswa mempelajari buku dan berdiskusi tentang komunis, tapi selama hal tersebut dipelajari dalam kajian akademis," ujarnya.

Baca: IPB Minta BNPT Jelaskan Langsung Radikalisme di Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ajak Tangkal Gerakan Radikalisme

50 hari lalu

Bamsoet Ajak Tangkal Gerakan Radikalisme

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo mengapresiasi kesolidan kader Pemuda Pancasila di berbagai daerah.


Mahfud Md Nilai Gerakan Radikalisme karena Merasa Ada Ketidakadilan

14 Januari 2024

Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, melakukan ziarah ke makam syarifah Almababah Khadijah atau yang dikenal sebagai Mbah Ratu Ayu di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2024. DOK. FOTO/TPN Ganjar-Mahfud
Mahfud Md Nilai Gerakan Radikalisme karena Merasa Ada Ketidakadilan

"Karenanya, mari membangun keadilan, menegakkan hukum dengan baik. Ini pintu kemajuan ekonomi dan pemerataan," kata Mahfud Md.


Atasi Terorisme dan Radikalisme, Prabowo Sebut Perlu Percepatan Transformasi Pembangunan

24 November 2023

(ki-ka) Dedi Mulyadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil, menyapa ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Atasi Terorisme dan Radikalisme, Prabowo Sebut Perlu Percepatan Transformasi Pembangunan

Prabowo mengatakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tumbuh subur saat rakyat putus asa dan kehilangan harapan mengenai masa depan.


Dua Wanita Didakwa Pelanggaran Terorisme di Inggris setelah Unjuk Rasa Pro-Palestina

4 November 2023

Demonstrasi pro-Palestina  di London, Inggris, 21 Oktober 2023. REUTERS/Hannah McKay
Dua Wanita Didakwa Pelanggaran Terorisme di Inggris setelah Unjuk Rasa Pro-Palestina

Dua wanita tersebut mengenakan stiker paralayang yang diasosiasikan sebagai pro-Hamas dalam unjuk rasa pro-Palestina di London.


Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

20 September 2023

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima souvernir dari Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono (dua dari kiri) setelah penandatanganan MoU kerja sama penanganan radikal terorisme di Balai Kota Solo, Rabu, 20 September 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

Gibran mengemukakan Pemerintah Kota Solo memang sangat serius dalam penanggulangan masalah intoleransi dan radikalisme.


Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

15 September 2023

Bakal Capres - Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Pertemuan antara Partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membahas berbagai hal strategis terkait jelang Pilpres 2024 seperti membahas tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

Cak Imin menilai menilai agama seharusnya menjadi perekat. Demikian juga dengan tempat ibadah yang seharusnya bukan menjadi ladang pemecah belah.


Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

8 September 2023

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat Koperensi pers usai menutup WIES 2023 di Hotel Pangeran, Jumat 8 September 2023. Fachri Hamzah/tempo.
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah.


Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

6 September 2023

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

Usul Kepala BNPT agar tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah menimbulkan sejumlah kritik. Usul ini bahkan dinilai sebagai langkah mundur.


Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

6 September 2023

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

Setara Institute menanggapi usul BNPT agar pemerintah kontrol tempat ibadah. Mereka menilai yang tepat adalah libatkan organisasi keagamaan moderat.


Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

5 September 2023

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia.