KPK: Gratifikasi Jokowi Banyak dalam Bentuk Barang

Penyidik memperlihatkan barang-barang hasil gratifikasi saat konferensi pers terkait imbauan pencegahaan gratifikasi Hari Raya, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Instansi yang paling besar nilai Iaporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sekitar Rp 2,8 miIiar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp 58 miliar. Nilai gratifikasi tersebut menjadi yang terbesar.

"Pelapor dengan total nilai gratifikasi milik negara terbesar adalah Presiden Jokowi senilai Rp 58 miliar sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono saat dihubungi Tempo pada Rabu, 6 Juni 2018.

Nilai gratifikasi Rp 58 miliar tersebut, kata Giri, diperoleh Jokowi dalam bentuk barang, seperti jam tangan, perhiasan, cincin, pulpen, dan lukisan. Namun Giri enggan membeberkan identitas siapa saja yang memberikan “hadiah” kepada Jokowi. "Itu tidak kami ekspose sesuai dengan permintaan pelapor," katanya.

Baca: Presiden Jokowi Laporkan Gratifikasi Rp 58 Miliar

Menyusul Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 40 miliar. Lalu ada salah satu pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 9,8 miliar, direktur jenderal salah satu kementerian Rp 5,2 miliar, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, sebesar Rp 3,9 miliar.

Giri menuturkan total penerimaan laporan gratifikasi dalam enam bulan terakhir ini mencapai 759 laporan. Dari 759 laporan, 534 laporan atau 67 persen dinyatakan milik negara, 15 laporan atau 2 persen milik penerima, dan 31 persen sisanya surat apresiasi, sehingga masuk ke kategori negative list.

"Nah, yang menarik, pelaporan gratifikasi dalam bentuk uang itu paling besar, mencapai Rp 5,449 miliar. Sedangkan dalam bentuk barang hanya Rp 753,791 juta," kata Giri.

Baca: Tjahjo Kumolo Laporkan Gratifikasi Keris Majapahit Abad Ke-14

Gratifikasi, menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selama ini, kata Giri, gratifikasi masih kerap dilakukan karena mereka yang memberi dan menerima tidak merasa saling mempengaruhi keputusan. "Hanya membangun relasi saja alasannya," ujarnya.

Baca: Rajin Laporkan Gratifikasi ke KPK, Penghulu Ini Diberi Kuota Haji

Padahal dalam pasal gratifikasi, kata Giri, ketika seseorang menerima hadiah, ia wajib melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Jika tidak, hal tersebut bisa menjadi tindak pidana. "Jadi, ketika seseorang menganggap tidak akan mempengaruhi keputusan dan tidak diminta itu boleh, sebenarnya tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, hanya penerima yang terkena pidana gratifikasi. Kecuali jika terbukti ada pasal suap di dalamnya, pemberi dalam konteks suap akan ikut terseret tindak pidana. "Tapi pemberi dalam konteks gratifikasi, tidak kena," kata Giri.






BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

21 menit lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

31 menit lalu

Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Jokowi juga menyetujui penambahan PMN ke dalam modal saham PT Semen Indonesia Tbk. Nilainya mencapai Rp 7,49 miliar.


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

2 jam lalu

Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

Peminat walking tour Jakarta yang meningkat tinggi dan dan instruksi Presiden Jokowi agar MRT Jakarta membeli KCI jadi Top 3 Metro hari ini.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

2 jam lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

5 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

5 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

12 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

14 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.