Terbukti Menyuap Hakim, Politikus Golkar Divonis 4 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa penyuap Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Aditya Anugerah Moha, saat membacakan nota pembelaan (pledoi), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 23 Mei 2018. Aditya Anugerah Moha telah dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara 6 tahun serta membayar denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap terkait pengurusan perkara banding kasus korupsi yang menjerat ibu Aditya yang bernama Marlina Moha Siahaan.TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa penyuap Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Aditya Anugerah Moha, saat membacakan nota pembelaan (pledoi), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 23 Mei 2018. Aditya Anugerah Moha telah dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara 6 tahun serta membayar denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap terkait pengurusan perkara banding kasus korupsi yang menjerat ibu Aditya yang bernama Marlina Moha Siahaan.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan terhadap mantan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aditya Anugrah Moha. Hakim menyatakan Politikus Partai Golkar itu terbukti memberikan suap hakim Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebesar Sing$ 110 ribu.

    "Menyatakan Aditya secara terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Masud saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 6 Juni 2018.

    Hakim menilai Aditya terbukti menyuap hakim agar ibunya, Marlina Moha yang juga merupakan Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, tidak ditahan saat melakukan perkara dalam tingkat banding. Selain menyuap sebesar Sing$ 110 ribu, Aditya menjanjikan Sing$ 10 ribu kepada hakim namun tidak sempat diberikan.

    Baca: Aditya Moha Dituntut 6 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Hakim

    Adapun Marlina divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Ia terjerat kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

    Putusan hakim terhadap Aditya lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Jaksa menuntut Aditya dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

    Hakim mengatakan, keadaan memberatkan putusan adalah Aditya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Aditya sebagai anggota DPR tidak memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat.

    Baca: Bacakan Pleidoi, Hakim PT Manado Mengaku Bersalah Terima Suap

    Sedangkan yang meringankan adalah, Aditya berlaku sopan dalam persidangan dan masih punya tanggungan keluarga. Selain itu, Aditya mengatakan dirinya dan menyesali perbuatannya.

    Di akhir persidangan, Aditya menyatakan menerima apapun putusan hakim berdasarkan musyawarah dengan tim penasihat hukum dan keluarga. Aditya mengatakan melakukan suap demi membebaskan ibunya dari jeratan hukum.

    Aditya Moha berkukuh ibunya tidak bersalah dalam kasus korupsi TPAPD. "Maka apapun yang menjadi keputusan majelis hakim, saya menerima sebagai seorang anak. Demi memperjuangkan harkat dan martabar ibu saya," kata dia di akhir persidangan. Sedangkan Jaksa KPK menyatakan meminta waktu kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan. "Kami menyatakan pikir-pikir yang mulia," kata Jaksa KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.