Tim Perancang: KUHP Diusulkan Diperbarui Sejak 1963

Konferensi pers tim RUU KUHP dari pemerintah tentang delik tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juni 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim perancang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi bercerita mengenai perjalanan panjang penyusunan RKUHP. Menurut dia, KUHP yang berlaku sekarang direkomendasikan untuk diperbarui sejak tahun 1963.

"Tahun 1964 rancangan yang pertama saat seminar di Semarang, waktu saya masih mahasiswa," kata Muladi dalam konferensi pers tim perancang RKUHP dari pemerintah di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Juni 2018.

Muladi menjelaskan RKUHP yang akan datang merupakan kodifikasi yang terbuka. "Artinya kalau ini disahkan, nanti ada perkembangan baru," ujarnya.

Baca: Wiranto Janji Delik Korupsi di RKUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Selain tindak pidana umum, RKUHP akan mengatur soal tindak pidana khusus. Disebut tindak pidana khusus karena tindak pidana ini, menurut Muladi, memiliki karakter yang istimewa, khusus, dan memerlukan pengaturan sendiri. Misalnya terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi, dan pencucian uang.

Kejahatan itu disebut tindak pidana khusus karena dampak korban atau viktimisasinya secara luas dan multidimensi, seperti korupsi yang melanggar prinsip demokrasi dan keuangan negara.

Baca: Jokowi Janji Akan Pertimbangkan Masukan KPK Soal RKUHP

Karena itu, Muladi menjamin setelah disahkan, KUHP ini tidak akan mengganggu lembaga-lembaga yang menjalankan masing-masing UU. Sebab, kata dia, KUHP adalah hukum materil dan bersifat luas sedangkan undang-undang lainnya bersifat khusus atau lex generalis.

Muladi juga menerangkan dalam RKUHP, ada Pasal 729 yang menjelaskan tentang aturan peralihan. Isi pasal ini berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang masing-masing."

Maka, kata Muladi, saat undang-undang ini berlaku, ketentuan tentang tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing. "Ada KPK, ada BNN, PPATK, ada Komnas HAM," ujarnya.

Baca: Kontroversi RKUHP, Yasonna: Kapan Kami Ada Rencana Bubarkan KPK?






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

2 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

9 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

14 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

22 hari lalu

Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang


Jaksa Pinangki Keluar dari Penjara, Apa Itu Bebas Bersyarat?

22 hari lalu

Jaksa Pinangki Keluar dari Penjara, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Jaksa Pinangki memenuhi syarat administratif dari masa pidana untuk mengajukan bebas bersyarat


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

24 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


Mengenal Pengadilan Militer, Apa Pangkat Hakim Militer?

27 hari lalu

Mengenal Pengadilan Militer, Apa Pangkat Hakim Militer?

Apakah itu pengadilan militer? Apa pangkat hakim militer dan syarat berlakunya pengadilan militer? Ini jawabannya.


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

29 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Seperti Sama, Lihat Beda Esensial KUHP dan KUHAP

31 hari lalu

Seperti Sama, Lihat Beda Esensial KUHP dan KUHAP

Hingga saat ini, KUHP berlum pernah diganti, padahal hukum warisan pemerintah Hindia Belanda ini sudah ketinggalan zaman.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

31 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.