Kasus Helikopter AW 101, KPK Periksa Lagi Eks KSAU sebagai Saksi

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter angkut AugustaWestland 101 atau helikopter AW 101 tahun 2016-2017. Agus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

    Pemeriksaan dilakukan setelah Agus sempat mangkir dari panggilan dengan alasan tidak menerima surat panggilan KPK. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Salhe," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.

    Baca: Jaga Rahasia, Eks KSAU Enggan Ungkap Materi Pemeriksaan di KPK

    KPK menetapkan Irfan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian helikopter AW 101 sejak Juni 2017. Kasus yang menjerat Irfan ini bermula ketika TNI AU membeli satu unit Helikopter AW 101 dengan metode pembelian khusus pada April 2017. Persyaratan lelang harus diikuti dua pengusaha. Dalam lelang ini ditunjuk PT Karya Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri.

    Dari hasil penyelidikan bersama, tim penyidik Polisi Militer TNI dan KPK mengetahui info lelang sudah diatur Irfan. Penyidik menduga Irfan sudah meneken kontrak dengan Augusta Westland sebelum lelang, yakni pada Oktober 2015. Nilainya sebesar US$ 39 juta atau Rp 514 miliar. Tapi, setelah PT Diratama menang, nilai kontrak berubah menjadi Rp 738 miliar pada Juli sehingga diduga merugikan negara Rp 224 miliar.

    Baca: KKIP Minta Agar Kasus Pembelian Helikopter AW 101 Tak Terulang

    Dalam kasus ini, TNI telah menetapkan lima tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, pejabat pemegang kas Letnan Kolonel Admisitrasi WW, Pembantu Letnan Dua SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI SB.

    Sebelumnya, Febri mengatakan, penyidikan atas korupsi pembelian helikopter AW 101 tidak akan lagi memakan waktu yang lama. Menurut dia, sejumlah barang bukti sudah jelas. "Kordinasi kami (KPK dan TNI) sangat kuat dan baik dalam menyelesaikan kasus ini," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.