Zulkifli Hasan: Indonesia Siap Jadi Juru Damai untuk Dunia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyampaikan Pidato Kunci mewakili Indonesia di hadapan para pemimpin Parlemen Dunia di Moscow Rusia, Senin, 4 Juni 2018. (dok MPR RI)

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyampaikan Pidato Kunci mewakili Indonesia di hadapan para pemimpin Parlemen Dunia di Moscow Rusia, Senin, 4 Juni 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kunci mewakili Indonesia di hadapan para pemimpin parlemen dunia di Moscow, Rusia, Senin, 4 Juni 2018.

    Acara itu dihadiri, antara lain Pimpinan Parlemen Rusia, Tiongkok, Australia, negara- negara Amerika Latin, India dan Asia Selatan, Afrika Selatan, Kenya, serta negara Afrika lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menegaskan Indonesia siap menjadi fasilitator untuk perdamaian dunia. "Kehadiran kami di forum ini untuk menunjukkan Indonesia akan terus menjadi bagian dari perjuangan untuk keadilan dan perdamaian dunia," ujarnya.

    "Pesan konstitusi Indonesia menegaskan kami harus berperan aktif wujudkan perdamaian dunia," katanya, menambahkan.

    Zulkifli menjelaskan, atas dasar konstitusi itulah, Indonesia siap menjadi juru damai dan memfasilitasi perdamaian di beberapa negara yang terjerat konflik. "Sebagai sesama muslim, misalnya, Indonesia siap menjadi fasilitator perundingan untuk hentikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Indonesia juga siap menjadi penengah dalam konflik di Semenanjung Korea. Kami siap memfasilitasi dialog damai antara Korea Selatan dan Korea Utara," katanya.

    Kepada para pimpinan parlemen dunia, Zulkifli Hasan juga menjelaskan mengenai pendirian Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif.

    "Bebas berarti kami membuka diri bekerja sama dengan siapa pun tanpa harus berpihak pada kekuatan politik global tertentu. Aktif bermakna Indonesia akan selalu ikut serta jadi bagian sebagai solusi dalam persoalan dan masalah internasional," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.