PSI Tayangkan Video Soeharto, Tutut: Serahkan kepada Allah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putri sulung mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut menunjukan ruang kerja mantan Presiden Soeharto. TEMPO/Subekti

    Putri sulung mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut menunjukan ruang kerja mantan Presiden Soeharto. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Putri sulung Presiden RI kedua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto, enggan menanggapi beredarnya video Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menayangkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Orde Baru semasa ayahnya menjabat. Menteri Sosial di masa ayahnya memimpin itu tak peduli dengan video bertanda pagar #Mei98JanganLagi.

    “Kalau partai itu mau bilang apa saja, terserah mereka,” kata Tutut di rumah ayahnya, Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

    Baca:
    Tutut Akan Jadikan Bekas Kediaman Soeharto sebagai Museum
    LBH: Publik Lupa Kejamnya Soeharto

    PSI menayangkan video peringatan 20 tahun reformasi dengan tanda pagar #Mei98JanganLagi. Video itu memuat dugaan pelanggaran HAM, penculikan aktivis, korupsi, dan pengekangan kebebasan pers selama masa Presiden Soeharto. 

    PSI menyiarkan video berdurasi 1 menit itu sepanjang Mei 2018. Tutut mengatakan hanya partai yang tidak percaya diri yang menjelek-jelekkan orang lain untuk membuat partai mereka maju.

    Baca:
    Survei: Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling...
    Amien Rais Ungkap Sosok Menteri yang Setia...

    Tutut mengatakan mendiang ayahnya selalu mengingatkan agar anak-anaknya selalu sabar. “Karena Allah tidak tidur, yang seperti itu serahkan kepada Allah.”

    Dia mengatakan masyarakat juga sudah pandai menilai, termasuk video tentang Orba pimpinan Soeharto yang ditayangkan PSI. Masyarakat, kata dia, tidak akan menghakimi sesuatu tanpa melihat secara langsung. “Masyarakat sudah pandai dan terbuka pikirannya. Insya Allah kami tidak akan berkomentar apa-apa.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.