Presiden Jokowi Laporkan Gratifikasi Rp 58 Miliar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Penyidik memperlihatkan barang-barang hasil gratifikasi saat konferensi pers terkait imbauan pencegahaan gratifikasi Hari Raya, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengungkapkan, total nilai status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara sekitar Rp 6,2 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak sampai 4 Juni 2018, yaitu sebesar Rp 58 miliar.

"Pelapor dengan total nilai gratifikasi milik negara terbesar adalah Presiden Jokowi senilai Rp 58 miliar sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin, 5 Juni 2018.

Baca juga: Sandiaga Uno Peringkat Kelima Pelapor Gratifikasi KPK Terbanyak

Selanjutnya, ada Wakil Presiden Jusuf Kalla senilai Rp 40 miliar, pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, direktur jenderal salah satu kementerian Rp 5,2 miliar serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Rp 3,9 miliar.

"Sampai dengan 4 Juni 2018, total penerimaan laporan gratifikasi sebanyak 795 laporan," ucap Giri.

Baca juga: Dapat Lukisan dari Pasien Gangguan Jiwa, Anies Baswedan Lapor KPK

Dari 795 laporan tersebut, 534 laporan atau 67 persen dinyatakan milik negara 15 laporan atau 2 persen milik penerima, dan 31 persen sisanya surat apresiasi, sehingga masuk dalam kategori negative list.

Total status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara sebesar Rp 6,203 miliar dengan rinciannya Rp 5,449 miliar dalam bentuk uang dan Rp 753,791 juta berbentuk barang.

"Instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan, yaitu Rp 2,8 miliar. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta; Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta; Otoritas Jasa Keuangan Rp 47,5 juta; dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta," ujar Giri.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kenapa Sejak Awal Kita Tak Menolak Gratifikasi?

Penyelenggara negara pelapor gratifikasi dengan frekuensi laporan terbanyak, penetapan milik negara terbanyak, dan nilai gratifikasi terbanyak selama Januari 2015-4 Juni 2018 adalah Kementerian Agama dengan 59 laporan, Kementerian Perhubungan (58), Kementerian Kesehatan (50), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (45), dan Kementerian Agama (38).

Gratifikasi, menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Baca juga: 1.685 Laporan Gratifikasi ke KPK, Negara Terima Rp 114 Miliar

Mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.






Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

53 menit lalu

Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, pada Rabu, 5 Oktober 2022. Membahas soal tragedi Kanjuruhan?


Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

1 jam lalu

Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

Jokowi membesuk para korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar,


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

3 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

6 jam lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

7 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

7 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

8 jam lalu

Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi terbang langsung ke Malang setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI ke077 di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.


Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

8 jam lalu

Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

Jokowi juga menyampaikan kepada para korban bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

9 jam lalu

Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

Erick Thohir menyatakan olahraga internasional harus turut berperan mengatasi persoalan dunia yang kian kompleks.