Di Forum Parlemen Dunia, Zulkifli Hasan Serukan Solidaritas untuk Palestina

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan di Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan (International Forum for Developmentalism Parliamentalism) di Moscow Rusia, Senin, 4 Juni 2018.

    Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan di Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan (International Forum for Developmentalism Parliamentalism) di Moscow Rusia, Senin, 4 Juni 2018.

    INFO MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin delegasi Indonesia menghadiri Forum Parlemen Dunia Untuk Pembangunan (International Forum for Developmentalism Parliamentalism) di Moscow, Rusia, Senin, 4 Juni 2018.

    Forum dunia ini dihadiri pimpinan parlemen dari seluruh dunia,  di antaranya Pimpinan Parlemen Rusia, Tiongkok, Australia, Negara-negara Amerika Latin, India dan Asia Selatan, Afrika Selatan, Kenya dan lain-lain.

    Dalam Pidatonya, Zulkifli Hasan menyerukan parlemen dunia untuk bersatu mendukung solidaritas kemanusiaan untuk Palestina

    "Bangsa Indonesia mengajak negara negara di dunia untuk bersatu menyuarakan Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestina. Ini adalah "Wake Up Call" agar tak ada lagi penjajahan di atas dunia," ujar pria asal Lampung ini.

    Seperti diketahui, Israel kembali menjadi sorotan setelah menembak perempuan petugas medis wanita Razan An Najar yang memicu kemarahan ummat Islam seluruh dunia.

    Selanjutnya Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menegaskan tak ada lagi tempat untuk penjajahan di atas dunia.

    "Bangsa Indonesia berdiri bersama bangsa Palestina mengecam penjajahan Israel. Dunia tak boleh lagi memberi ruang dan kesempatan untuk penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain."

    Zulkifli Hasan menegaskan pembelaan Indonesia pada kemanusiaan di isu-isu internasional melampaui batas perbedaan politik, agama maupun pemihakan blok politik regional manapun.

    "Atas nama kemanusiaan, Indonesia percaya perlu adanya tata dunia baru yang lebih adil untuk seluruh bangsa. Dunia yang bebas diskriminasi, kesenjangan dan penindasan," tuturnya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.