Kontroversi RKUHP, Yasonna: Kapan Kami Ada Rencana Bubarkan KPK?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly usai meluncurkan aplikasi legalisasi elektronik (Alegtron) dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara autodebet untuk notaris di Hotel JW Marriott Hotel Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sudah mendengar beberapa protes tentang pasal mengenai korupsi pada rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Menurut dia, pasal ini sudah lama sekali dibahas oleh panitia kerja atau panja bersama pemerintah, dan hasil akhirnya disetujui. Namun setelah rapat pembahasan dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kata dia, kembali ada pihak yang memprotes.

Pasal yang dipertentangkan adalah soal ancaman hukuman maksimal bagi terdakwa kasus korupsi yang awalnya 20 tahun, menjadi 15 tahun penjara. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga disebutkan 20 tahun. Hukuman 15 tahun bagi terpidana korupsi dianggap bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Soal Pasal Tipikor di RKUHP, DPR Akan Cari Jalan Tengah

"Kami sudah berkali-kali rapat dengan BNN, BNPT, KPK. Ini suudzon aja. Kapan kami ada rencana membubarkan KPK?" ujar dia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin, 4 Juni 2018.

Yasonna menjelaskan ancaman hukuman 20 tahun seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku karena sifat hukum lex spesialis. "Kalau ada ketentuan yang umum dan ada ketentuan khusus, dipakai yang khusus," kata Yasonna.

Baca juga: Ketua DPR Sanggah Pasal Pidana LGBT Dihapus dari RKUHP

Dia menilai soal pelemahan dan pembubaran KPK itu hanya ketakutan beberapa pihak. Dia pun meminta masyarakat tidak membahas lagi soal ini apalagi tahun ini tahun politik yang bisa merembes pada buruk sangka kepada pemerintah. "Tidak ada segelintir pun niatan pemerintah untuk itu. Kita kan sedang membangun sistem hukum, jangan berbicara ego sektoral. Kita sedang bicara kodifikasi hukum, konstitusinya hukum pidana, semua harus diatur generiknya."

Baca juga: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Delik Korupsi Masuk RKUHP

Dia mencontohkan jika mengatur negara maka ada Undang-Undang Dasar 1945. "Di situlah generiknya, konstitusinya diatur, umum. Kalau mau diatur secara khusus, misalnya DPR, diatur dalam Undang-Undang MD3, turunannya begitu," ucap Yasonna.

Dia mengatakan semua pasal yang butuh pasal peralihan pasti nanti dibuatkan. RKUHP ini, kata dia, tidak ujug-ujug berlaku. Pasti ada masa sosialisasi 2 tahun. "Ini kita mau mempertahankan terus undang-undang zaman Belanda? Gimana sih," ujarnya.

Baca juga: 10 Alasan KPK Tolak Masuknya Delik Korupsi dalam RKUHP

Yasonna mengatakan Menteri Sekretaris Negara akan mengadakan rapat soal ini, dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Dia pun meminta KPK diwakili oleh komisionernya. "Supaya kita kelarkan saja (RKUHP)," tuturnya.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

11 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

12 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

16 jam lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

19 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

1 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

2 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

3 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

25 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

30 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

32 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.