Mirwan Amir dan Khatibul Umam Mengaku Tak Kenal Keponakan Setnov

Reporter

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014, Mirwan Amir usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa terkait kasus e-KTP.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar dua jam, mereka pun keluar. Khatibul dan Mirwan mengaku dikonfirmasi, apakah mengenal keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dan ditahan oleh KPK.

Baca: KPK Terus Telusuri Dugaan Duit Korupsi E-KTP ke Golkar

"Saya ditanya kenal Irvanto, kenal Made, semua saya tidak kenal," ujar Mirwan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 Juni 2018.

Selain itu, Mirwan mengaku, ditanya juga soal pembahasan anggaran proyek e-KTP. "Ya hanya seperti ini, tanya pembahasan APBN. Lantas kenal Irvanto enggak, lantas kenal Made enggak. Semua saya tidak kenal. hanya itu saja," kata Mirwan.

Mirwan menegaskan tak pernah ikut membahas anggaran proyek e-KTP selama di Badan Anggaran DPR. "Enggak ada. Saya kan di badan anggaran hanya membahas postur APBN saja. Jadi kami tidak pernah bahas e-KTP," ucap dia.

Baca: Telusuri Aliran Dana E-KTP, KPK Periksa 4 Politikus Ini

Sebelumnya, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan DPR adalah pihak yang mendesak agar dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP diambil dari APBN. Penggantian itu juga diusulkan mantan menteri sebelum dirinya, Mardiyanto.

Proses pembiayaan proyek tersebut awalnya menggunakan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Namun, kemudian berubah menggunakan APBN murni.

Senada dengan Mirwan, Khatibul juga mengungkapkan hal yang sama. Ia tak pernah bertemu dan mengenal Irvanto selama proses pembahasan proyek e-KTP berlangsung di DPR.

Khatibul mengaku tidak ada pertanyaan penting yang dipertanyakan penyidik selama proses pemeriksaan. Pertanyaan lebih banyak seputar biodata diri, termasuk sosok Irvanto. "Pertanyaan cuma dua. Kenal enggak kenal, ada hubungan keluarga atau tidak. Yang lain kan mengulangi yang lalu," kata Khatibul.

Dari hasil persidangan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto menyebut sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 turut mendapat aliran dana dari proyek e-KTP. Irvanto mengaku memiliki bukti rinci aliran uang panas proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

Dalam sidang dakwaan kasus e-KTP, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Mirwan disebut menerima US$1,2 juta, Khatibul sebesar US$400 ribu. Sementara itu, Arif disebut Setya Novanto menerima US$350 ribu.

LANI DIANA WIJAYA






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

8 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

11 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

13 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

14 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

19 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

23 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.