Ketua DPR Sanggah Pasal Pidana LGBT Dihapus dari RKUHP

Pada 1 Oktober 2017, pernikahan sesama jenis menjadi legal di Jerman, setelah mayoritas anggota parlemen memilih untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. 393 anggota parlemen memilih untuk menyetujui RUU tersebut, dengan 296 suara menentang dan 4 abstain. thelocal.de

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tetap memuat hukuman pidana terhadap pelaku perbuatan cabul, baik yang berlainan maupun sesama jenis. Bambang menyanggah bahwa pasal itu dihapus dari RKUHP.

"Kami sudah melakukan pengecekan bahwa tidak benar pemerintah telah menghapuskan pasal perbuatan sesama jenis atau oleh kaum LGBT," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 3 Juni 2018.

Baca: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Delik Korupsi Masuk RKUHP

Pemerintah sebelumnya mengusulkan penghapusan frasa 'sesama jenis' pada pasal pencabulan dalam RKUHP. Ketua Panitia Kerja Pemerintah untuk KUHP Enny Nurbaningsih mengatakan penghapusan frasa tersebut bertujuan agar undang-undang hukum pidana tidak terkesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pasal sesama jenis dihapus karena sudah melebur dengan pasal pencabulan.

Menurut Bambang, pemerintah tidak menghilangkan pokok pasal tersebut, tetapi memformulasi rumusannya dengan menempatkan kata 'sesama jenis' atau 'berlainan jenis' dalam penjelasan. "Jadi perbuatan cabul baik oleh dan terhadap sesama jenis tetap akan dapat dipidana," kata politikus Partai Golkar ini.

Baca: Anggota Panja: Pasal tentang LGBT Tetap Ada Dalam RKUHP

Pasal homoseksual memang menjadi salah satu pasal yang menuai kontroversi. Koalisi KUHP untuk Keadilan, salah satunya, meminta agar pasal tersebut dihapus dari RKUHP karena dinilai multitafsir sehingga rentan memunculkan diskriminasi. Mereka menilai pasal 495 RKUHP yang mengatur soal homoseksual itu berpotensi semakin menyudutkan dan menstigmatisasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Pasal itu menyebutkan, perbuatan cabul sesama jenis bisa dihukum penjara maksimal 9 tahun untuk anak-anak dan ditambah sepertiga untuk orang dewasa. Menurut koalisi, setiap orang seharusnya dihukum karena perbuatannya, bukan perbedaan kondisi dan orientasi seksualnya.

Bambang mengatakan dewan tak boleh takut dan tunduk pada tekanan pihak luar yang ingin pasal itu dihapuskan. Menurut dia, DPR ingin mengutamakan keselamatan generasi muda dari pengaruh yang bertentangan dengan norma, budaya, dan agama. "Tidak benar isu LGBT akan dilegalkan dalam RKHUP," kata Bambang.

Baca: RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Pasal-pasal Ini Belum Tuntas






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

2 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

3 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


3 Anggota TNI Dipecat karena LGBT, Apa Syarat Pemecatan Prajurit TNI?

13 hari lalu

3 Anggota TNI Dipecat karena LGBT, Apa Syarat Pemecatan Prajurit TNI?

Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberhentikan tidak dengan hormat 3 anggota TNI yang terbukti terlibat kasus LGBT. Apa syarat pemecatan prajurit TNI


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

16 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

17 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Acara Parade gay di Serbia Ditentang

17 hari lalu

Acara Parade gay di Serbia Ditentang

Ribuan orang di Serbia berunjuk rasa meminta agar Pemerintah Serbia membatalkan acara parade gay pekan depan.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

23 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


2 Perempuan di Iran Dieksekusi Mati, Kelompok HAM Sebut Mereka LGBT

24 hari lalu

2 Perempuan di Iran Dieksekusi Mati, Kelompok HAM Sebut Mereka LGBT

Dua perempuan di Iran menjalani eksekusi mati atas tuduhan perdagangan manusia dan penipuan, namun kelompok HAM menyebut karena mereka LGBT


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

24 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

29 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.