Kata Pengamat Soal Perdebatan Bawaslu dan KPU terkait Kasus PSI

Reporter

Refly Harun dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Komplek Parlemen, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat bidang hukum tata negara Refly Harun mengatakan keputusan akhir ihwal pelanggaran administrasi partai pemilu merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyampaikan hal itu menanngapi soal kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Partai Solitaritas Indonesia (PSI).

"Pelanggaran administrasi memang kewenangan KPU, sementara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengkaji laporan dan penyelesaian sengketa pemilu," ujar Refly saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 Juni 2018.

Baca: Bawaslu Akan Ambil Langkah Terhadap KPU Pasca-SP3 Kasus PSI

Perdebatan antara Bawaslu dan KPU ihwal kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu PSI masih berlanjut. Bawaslu menilai KPU tak konsisten dalam memberikan keterangan soal kasus itu kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga kasus yang diajukan itu dihentikan.

Kasus ini bermula saat PSI yang diduga mencuri start kampanye karena memasang iklan di media cetak Jawa Pos pada 23 April 2018. Iklan peserta pemilu 2019 baru boleh dipasang pada 23 September 2018. Sedangkan untuk kampanye peserta pemilu di media massa diberi waktu 21 hari sebelum masa tenang.

Iklan PSI dianggap melanggar lantaran memasang lambang dan nomor urut sebagai peserta pemilu 2019, yang dianggap sebagai citra diri partai. PSI memasang iklan tersebut untuk menampilkan polling alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri bagi Presiden Joko Widodo untuk pemilu tahun depan.

Baca: KPU Bantah Dianggap Tak Konsisten soal Penyidikan Iklan PSI

Menurut anggota Bawaslu Ratna Dewi, saat memberikan keterangan dalam proses penyelidikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengungkapkan iklan PSI masuk kategori pelanggaran iklan di luar jadwal. Wahyu saat itu berpegang pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019.

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik pada 24 Maret-13 April 2019. Mengacu atas dasar tersebut, maka iklan PSI di Jawa Pos edisi 23 April 2018 dapat dikategorikan sebagai kampanye di luar jadwal. Hal itu yang kemudian memicu perdebatan Bawaslu dan KPU.

Terkait perdebatan menyangkut kasus PSI itu, menurut Refly Harun, hal itu sah-sah saja asalkan tetap mematuhi aturan yang ada. “Keduanya kan sudah memiliki peran masing-masing,” ujar pakar hukum yang disertasi-nya berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia ini.

IMAM HAMDI






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

10 jam lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

2 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

3 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

3 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

5 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

7 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

7 hari lalu

Anies Baswedan Pantang Mundur, Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Dikecam Kiri-kanan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan sumur resapan itu merupakan salah satu dari proses revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang.


PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

8 hari lalu

PSI Kritik Pengadaan Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Kota Bekasi

PSI Bekasi bandingkan anggaran pengadaan karangan bunga Kota Bekasi yang lebih besar daripada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

11 hari lalu

Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, PSI DKI: Harus Dinilai Secara Adil dan Objektif

Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan figur Anies Baswedan harus dinilai secara objektif tanpa sentimen dan emosional.