Kontras Pertanyakan Penyidikan Kejagung Soal Pelanggaran HAM

Keluarga korban pelanggaran HAM sekaligus peserta aksi Kamisan tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan dilakukan di dekat Taman Aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, mempertanyakan alasan Jaksa Agung yang menyebutkan kendala dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur hukum lantaran keterbatasan barang bukti.

"Tidak masuk akal, jika kesulitan mengumpulkan barang bukti yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu," ujar Yati saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 Juni 2018.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya mengatakan sulit menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu lewat jalur hukum karena peristiwa yang sudah terlalu lama terjadi. Hal itu mengakibatkan sulitnya mendapatkan bukti atau saksi baru.

Baca: Jokowi Putuskan Pelajari Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Prasetyo mengatakan mesti berkali-kali mengembalikan berkas penyelidikan yang diserahkan Komnas HAM karena tidak memuat bukti. Karena itu, menurut Prasetyo, opsi yang paling realistis saat ini, yaitu lewat jalur non-yudisial seperti rekonsiliasi. "Waktu itu kami usulkan untuk diselesaikan dengan pendekatan non-yudisial, rekonsiliasi, itu yang paling mungkin dilakukan," ujarnya.

Yati tidak mempercayai jika kendala dari penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti atau saksi baru. Ia pun mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. "Tim penyidik sudah dibentuk atau belum, penyelidikan apa sudah pernah dilakukan," ujarnya.

Baca: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Menurut Yati, yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah kemauan dari Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus ini. "Kalau seperti ini, terkesan tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasus ini," kata dia.

Yati pun menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung tanpa mengambil kebijakan yang jelas, sedangkan Kejagung pun menyerahkannya ke Komnas HAM. "Ini seperti saling lepas tangan," ujarnya.

Baca: Jaksa Agung: Sulit Bawa Pelanggaran HAM Masa Lalu ke Jalur Hukum






Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

5 jam lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

13 jam lalu

Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

Pemain timnas Denmark akan melakukan perjalanan ke Piala Dunia 2022 Qatar tanpa keluarga mereka. Ada perintah dari federasi?


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

2 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

3 hari lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

5 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

5 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

8 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

8 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

8 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.