Kontras Pertanyakan Penyidikan Kejagung Soal Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban pelanggaran HAM sekaligus peserta aksi Kamisan tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan dilakukan di dekat Taman Aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam. TEMPO/Subekti.

    Keluarga korban pelanggaran HAM sekaligus peserta aksi Kamisan tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan dilakukan di dekat Taman Aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, mempertanyakan alasan Jaksa Agung yang menyebutkan kendala dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur hukum lantaran keterbatasan barang bukti.

    "Tidak masuk akal, jika kesulitan mengumpulkan barang bukti yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu," ujar Yati saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 Juni 2018.

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya mengatakan sulit menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu lewat jalur hukum karena peristiwa yang sudah terlalu lama terjadi. Hal itu mengakibatkan sulitnya mendapatkan bukti atau saksi baru.

    Baca: Jokowi Putuskan Pelajari Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Prasetyo mengatakan mesti berkali-kali mengembalikan berkas penyelidikan yang diserahkan Komnas HAM karena tidak memuat bukti. Karena itu, menurut Prasetyo, opsi yang paling realistis saat ini, yaitu lewat jalur non-yudisial seperti rekonsiliasi. "Waktu itu kami usulkan untuk diselesaikan dengan pendekatan non-yudisial, rekonsiliasi, itu yang paling mungkin dilakukan," ujarnya.

    Yati tidak mempercayai jika kendala dari penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti atau saksi baru. Ia pun mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. "Tim penyidik sudah dibentuk atau belum, penyelidikan apa sudah pernah dilakukan," ujarnya.

    Baca: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

    Menurut Yati, yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah kemauan dari Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus ini. "Kalau seperti ini, terkesan tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasus ini," kata dia.

    Yati pun menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung tanpa mengambil kebijakan yang jelas, sedangkan Kejagung pun menyerahkannya ke Komnas HAM. "Ini seperti saling lepas tangan," ujarnya.

    Baca: Jaksa Agung: Sulit Bawa Pelanggaran HAM Masa Lalu ke Jalur Hukum


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.