Ali Mochtar Ngabalin Sarankan PA 212 Gabung ke Partai Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan aktivis 98 Adian Napitupulu (kanan) bersama Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan aktivis 98 Adian Napitupulu (kanan) bersama Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta persaudaraan alumni atau PA 212 untuk bergabung ke partai jika ingin berpolitik praktis. "Republik ini kan memakai sistem demokrasi, kenapa tidak menggunakan partai politik," kata Ngabalin di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat 1 Juni 2018.

    Pernyataan Ngabalin ini menanggapi adanya rombongan PA 212 yang ikut ke Umrah bersama Amien Rais. Dalam foto yang dikirimkan politikus PAN Drajad Wibowo, tampak Amien Rais bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dan Ansufri Idrus Sambo.

    Baca juga: Masuk Lingkaran Istana,Ali Mochtar Ngabalin: Pemerintah Tak Zalim

    "Saya tidak mau persaudaraan 212 dipakai sebagai alat politik praktis, Pak," kata Ngabalin.

    Ngabalin mengaku sedih jika PA 212 digunakan untuk kepentingan politik praktis. Menurut dia, hal itu akan berdampak kurang baik kepada kebhinekaan di tanah air.

    "Tidak enak didengar saudara kita dari Prostetan, Hindu, Budha dan lain-lain. Dijaga itu bhinekanya, dijaga unity in diversity," kata Ngabalin.

    Ali Mochtar Ngabalin mengaku berkontribusi dalam perubahan Presidium 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212. Dia pun menyampaikan tidak keberatan dengan pernyataan PA 212 yang mendorong Rizieq Shihab sebagai calon presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.