TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengkritisi rencana Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif untuk berangkat umrah. Sebab, keberangkatan Slamet Maarif itu atas ajakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Dia khawatir Persaudaraan Alumni 212 dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis.
"Saya tidak mau Persaudaraan Alumni 212 dipakai sebagai alat politik praktis," kata Ngabalin di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. Ngabalin merasa berkepentingan atas organisasi ini karena turut berkontribusi dalam perubahan Presidium 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212.
Sebelumnya, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan sejumlah pemimpin PA 212 akan berangkat umrah pada 1 Juni 2018. Di tanah suci Mekah nanti, mereka berencana bertemu dengan pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Pada saat bersamaan, Amien Rais juga berangkat umrah bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.
Ngabalin sedih jika PA 212 digunakan untuk kepentingan politik praktis. Menurut dia, hal itu akan berdampak kurang baik kepada kebhinekaan di tanah air. "Tidak enak didengar saudara kita dari Prostetan, Hindu, Budha dan lain-lain. Dijaga itu bhinekanya, dijaga unity in diversity," kata Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin berpendapat, jika ingin berpolitik praktis, sebaiknya pendukung PA 212 bergabung ke partai politik saja. "Republik ini kan memakai sistem demokrasi, kenapa tidak menggunakan partai politik,” katanya. “Pak Amien Rais punya Partai Amanat Nasional. Disalurkan kembali ke PAN, yang mau masuk Gerindra masuk Gerindra, yang mau masuk Partai Bulan Bintang, partai lain silakan."
