Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menemui keluarga korban pelanggaran HAM tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan adalah aksi damai yang dilakukan oleh para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM sejak 18 Januari 2007. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi menemui keluarga korban pelanggaran HAM tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan adalah aksi damai yang dilakukan oleh para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM sejak 18 Januari 2007. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Maria Catarina Sumarsih meminta Presiden Joko Widodo  atau Jokowi mengganti Jaksa Agung apabila serius ingin membawa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke jalur hukum.

    “Seharusnya presiden mengganti Jaksa Agung jika tulus menyelesaikan perkara penembakan para mahasiswa pejuang reformasi dan demokrasi,” kata Sumarsih saat dihubungi, Jumat 1 Juni 2018.

    Sumarsih adalah salah satu peserta aksi Kamisan yang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis 31 Mei 2018. Ia merupakan ibu dari Benardinus Realino Norma Irmawan, salah seorang korban tewas dalam Tragedi Semanggi I pada 1999.

    Baca juga: Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

    Setelah pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Namun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, sulit menyelesaikan kasus pelanggaran (Hak Asasi Manusia) HAM berat di masa lalu lewat jalur hukum. Prasetyo mengatakan, siapapun presiden ataupun jaksa agung pasti kesulitan membawa kasus tersebut ke pengadilan.

    Menurut Prasetyo, beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terungkap hingga sekarang sudah usang serta minim bukti dan saksi. Prasetyo mengatakan, opsi yang paling realistis saat ini, kata dia, lewat jalur non-yudisial seperti rekonsiliasi.

    Sumarsih membantah pernyataan Prasetyo yang mengatakan tidak ada bukti dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ibu 66 tahun itu mengaku telah menyerahkan beberapa berkas penting kepada Jokowi di Istana Presiden kemarin, salah satunya sebuah tulisan tentang perkembangan penyelesaian Tragedi Semanggi I, II dan Trisakti. “Saya juga menyimpan klipping koran sejak 13 November 1998 hingga hari ini,” kata Sumarsih.

    Kata Sumarsih, lewat kliping koran tersebut, pada Mei 2017 silam ia menagih janji pertanggungjawaban penembakan mahasiswa kepada Mantan Presiden BJ Habibie di TPU Pondok Rangon. Namun hingga sekarang, pengungkapan kasus tersebut masih buntu.

    Baca juga: Jokowi Putuskan Pelajari Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Sumarsih mengatakan, semua Jaksa Agung sejak dahulu hingga sekarang selalu membuat alasan yang mengada-ada. Ia menegaskan masih ada pihak yang masih hidup dan bisa diminta pertanggung jawaban yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab) saat itu yaitu Wiranto. “Menhankam Pangab masih hidup, bisa diminta pertanggungjawaban,” kata dia.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi kemarin di Istana Merdeka, Sumarsih mengatakan dirinya menyampaikan alasan Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas kasus Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti. Sumarsih mengatakan dirinya tidak menolak upaya rekonsiliasi tetapi menurutnya, proses hukum harus tetap dilaksanakan.

    Sumarsih masih punya harapan pemerintah serius menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Di pertemuan di Istana Merdeka kemarin juga, menurut Sumarsih, Jokowi akan mempelajari berkas-berkas yang ia serahkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.