Israel Tolak WNI Masuk, Menlu: Indonesia Terus Bersama Palestina

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri luar negeri, Retno Marsudi, sedang mengikut debat di Majelis Umum PBB, 17 Mei 2018. Foto : dokumen Kemenlu

    Menteri luar negeri, Retno Marsudi, sedang mengikut debat di Majelis Umum PBB, 17 Mei 2018. Foto : dokumen Kemenlu

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Israel tidak berubah, meski negara itu melarang masuk warga negara Indonesia.

    Retno berujar Indonesia konsisten tetap mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. "Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka," kata dia seusai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018.

    Baca: WNI Tak Bisa Masuk Israel, Kemenlu Minta Masyarkat Maklum

    Ia membantah adanya upaya rahasia sejak 2016 lalu yang bertujuan untuk memulai pembahas untuk membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. "Saya ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar, saya ulangi lagi hal tersebut tidak benar," ucap Retno.

    Israel telah menerbitkan aturan yang melarang seluruh turis berpaspor Indonesia masuk wilayah itu. Keputusan ini diduga kuat diambil sebagai aksi balasan terhadap pemerintah Indonesia yang melarang warga negara Israel masuk Indonesia.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membenarkan ada 53 warga negara Israel yang visanya ditolak. Namun ia enggan membeberkan alasannya karena dianggap sensitif.

    Baca: Menlu dan Menkumham Koordinasi Soal Pelarangan WNI ke Israel

    Manurut Yasonna, suatu negara memiliki wewenang untuk menerima atau menolak visa dari warga negara asing. Hal ini berlaku pula bagi Israel yang melarang masuk warga negara Indonesia.

    "Jadi dengan sangat menyesal itu adalah kebijakan dari pada pemerintah Israel dan kami juga punya kewenangan untuk mempunyai hak yang sama," kata Yasonna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.