Mahasiswa Deklarasi Lawan Radikalisme di Hari Lahir Pancasila

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia

    Massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia mendeklarasikan diri untuk bersatu melawan terorisme dan radikalisme menjelang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2018. Deklarasi ini dilakukan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

    "Kami bersepakat bahwa Pancasila harus kembali dilahirkan. Kami berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan cara kami, dengan, misalnya, tidak mengeluarkan paham-paham kebencian, pesan-pesan radikalisme dan terorisme," kata Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 2018.

    Baca: Gelar Tirakatan, Warga Yogyakarta Menolak Politisasi Pancasila

    Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia membacakan naskah deklarasi yang menyepakati lima sikap. Di antaranya mengecam keras aksi teror, ujaran kebencian, tindakan intoleransi, dan penyebaran radikalisme. Mereka juga bersepakat untuk bersatu melawan ujaran kebencian, tindakan intoleransi, serta penyebaran radikalisme dan terorisme.

    Selain itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia memastikan anggotanya dari 17 organisasi pemuda dan mahasiswa nasional tidak terlibat dalam penyebaran paham-paham negatif tersebut. Mereka berharap para pemimpin, pejabat publik, tokoh agama, pemimpin partai, dan tokoh masyarakat juga setia menjunjung tinggi Pancasila serta mendorong terciptanya suasana yang sejuk dan damai.

    Sahat menyatakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia akan terlibat aktif dalam mewujudkan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Caranya melalui pemilihan umum yang bersih dan damai untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi menegaskan, deklarasi yang dilakukan 17 organisasi nasional tersebut merupakan upaya untuk meneguhkan kebinekaan di negara Pancasila. "Karena memang kami semua bersepakat, kami prihatin, bagaimana radikalisme makin menguat, bagaimana kami mengurai benang kusut ini. Kami ingin Indonesia tidak dikotomikan dengan sesuatu yang mengancam keutuhan," ucap Nawawi.

    Baca: Hari Lahir Pancasila, Kaka Slank: Pancasila Jangan Cuma Hafalan

    Adapun Sekretaris Jenderal Generasi Muda Mathla'ul Anwar Arif Amarudin menuturkan deklarasi menjadi wujud nyata keprihatinan mahasiswa dan pemuda atas kondisi yang saat ini terjadi di Tanah Air. "Kami ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya Pancasila yang telah digagas oleh para pendahulu bangsa kita sebagai benteng untuk melawan penyebaran paham radikalisme dan terorisme," ujarnya.

    Aliansi tersebut terdiri atas 17 organisasi. Organisasi itu antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pemuda Muslimin, Generasi Muda Mathla'ul Anwar (Gema MA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (Himmah).

    Lalu ada Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), SEMMI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi). Aliansi itu berkumpul untuk menyambut Hari Lahir Pancasila.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.