KPK Perpanjang Penahanan Made Oka Masagung dalam Korupsi E-KTP

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka mantan pemilik Toko Buku Gunung Agung, Made Oka Masagung, memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta,  4 April 2018. Made Oka diduga berperan sebagai perantara uang korupsi proyek e-KTP untuk Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka mantan pemilik Toko Buku Gunung Agung, Made Oka Masagung, memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 4 April 2018. Made Oka diduga berperan sebagai perantara uang korupsi proyek e-KTP untuk Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Made Oka Masagung. KPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan.

    "Dilakukan perpanjangan penahanan kepada Made Oka Masagung untuk 30 hari kedepan, terhitung dari 3 Juni hingga 2 Juli mendatang," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

    Baca: Setya Novanto Sebut Keterlibatan Made Oka dan Irvanto di E-KTP

    Sebelumnya, KPK menetapkan Made Oka Masagung sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 28 Februari 2018. Made Oka diduga berperan sebagai perantara uang korupsi proyek e-KTP untuk Setya Novanto.

    Made Oka juga diduga memberikan uang itu melalui dua perusahaannya, yakni PT Delta Energy dan OEM Investment, yang berbasis di Singapura. Kedua perusahaan itu diduga menampung lebih dulu uang senilai US$ 3,8 juta sebelum diserahkan kepada Setya.

    Baca: Sidang E-KTP, Hakim Dibuat Kesal oleh Jawaban Made Oka Masagung

    Uang tersebut merupakan sebagian dari uang senilai US$ 7 juta, yang diduga menjadi jatah fee untuk Setya atas perannya dalam skandal e-KTP. Dalam perkara ini, KPK juga telah memeriksa satu saksi untuk tersangka Made Oka. Saksi tersebut adalah Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh.

    Febri mengatakan penyidik KPK masih memeriksa soal aliran dana proyek e-KTP serta mengkonfirmasi sejumlah fakta yang muncul di persidangan. Menurut dia, hal tersebut dibutuhkan sebelum penyidik melimpahkan berkas perkara Made Oka Masagung ke pengadilan. "Kalau berkasnya sudah lengkap, baru dilimpahkan ke pengadilan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.