Polisi Hentikan Kasus Iklan PSI, Bawaslu Anggap KPU Tak Konsisten

Reporter

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyesalkan ketidakkonsistenan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan keterangan mengenai penyidikan dugaan pelanggaran pidana pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pidana iklan PSI.

"Kami sesalkan pernyataan anggota KPU Wahyu Setiawan yang tidak konsisten saat diperiksa di Bawaslu dan Bareskrim," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi, di kantornya, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca: Bawaslu: Bareskrim Keluarkan SP3 Kasus Dugaan Pelanggaran PSI

Awalnya, PSI diduga mencuri start kampanye karena memasang iklan di media cetak Jawa Pos pada 23 April 2018. Iklan peserta pemilu 2019 baru boleh dipasang pada 23 September 2018. Sedangkan untuk kampanye peserta pemilu di media massa diberi waktu 21 hari sebelum masa tenang.

Iklan PSI dianggap melanggar lantaran memasang lambang dan nomor urut sebagai peserta pemilu 2019, yang dianggap sebagai citra diri partai. PSI memasang iklan tersebut untuk menampilkan polling alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri bagi Presiden Joko Widodo untuk pemilu tahun depan.

Menurut Ratna, saat memberikan keterangan dalam proses penyelidikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), anggota KPU, Wahyu, mengungkapkan iklan PSI masuk kategori pelanggaran iklan di luar jadwal. Wahyu saat itu berpegang pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019.

Simak: Diperiksa Polisi, Sekjen PSI Siap Jadi Tersangka

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik pada 24 Maret-13 April 2019. Mengacu atas dasar tersebut, maka iklan PSI di Jawa Pos edisi 23 April 2018 dapat dikategorikan sebagai kampanye di luar jadwal.

"Namun, ketika memberi keterangan kepada penyidik, Pak KPU, Wahyu Setiawan, menyatakan hal berbeda. Dia menyatakan KPU belum mengeluarkan jadwal kampanye," ujarnya.

Lihat: PSI Laporkan Ketua Bawaslu ke Ombudsman

Karena pendapat yang berbeda tersebut, kata dia, Bareskrim mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) atas dugaan tindak pidana pemilu iklan PSI. Ia mengatakan Bawaslu berpegang pada penyelidikan awal bahwa iklan tersebut diduga melanggar aturan kampanye yang tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun Pasal 492 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kota/kabupaten dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. "Pada rapat antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan di Gakkumdu, iklan tersebut dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran. Makanya kami teruskan ke penyidikan," ucap Ratna.






Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

1 hari lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


Anies Baswedan Klaim Sumur Resapan Percepat Banjir Surut, PSI DKI: Solusi Murahan

1 hari lalu

Anies Baswedan Klaim Sumur Resapan Percepat Banjir Surut, PSI DKI: Solusi Murahan

Solusi andalan Anies Baswedan dalam pengedalian banjir seperti sumur resapan dan Toa semestinya hanya menjadi supporting sistem.


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

2 hari lalu

PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

NasDem menilai Anies Baswedan tidak berlaku diskriminatif dan tak mengulang kesalahannya melakukan politik identitas.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

2 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

3 hari lalu

Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

PSI menilai Ganjar Pranowo sesuai dengan nilai dasar mereka sementara Anies Baswedan tidak.


PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

3 hari lalu

PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

Kata Grace, Ganjar adalah calon terbaik, karena memiliki visi kebangsaan dan kebhinekaan yang sama dengan perjuangan PSI.


Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

6 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

7 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

9 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.