Polisi Hentikan Kasus Iklan PSI, Bawaslu Anggap KPU Tak Konsisten

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id

    Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyesalkan ketidakkonsistenan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan keterangan mengenai penyidikan dugaan pelanggaran pidana pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pidana iklan PSI.

    "Kami sesalkan pernyataan anggota KPU Wahyu Setiawan yang tidak konsisten saat diperiksa di Bawaslu dan Bareskrim," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi, di kantornya, Kamis, 31 Mei 2018.

    Baca: Bawaslu: Bareskrim Keluarkan SP3 Kasus Dugaan Pelanggaran PSI

    Awalnya, PSI diduga mencuri start kampanye karena memasang iklan di media cetak Jawa Pos pada 23 April 2018. Iklan peserta pemilu 2019 baru boleh dipasang pada 23 September 2018. Sedangkan untuk kampanye peserta pemilu di media massa diberi waktu 21 hari sebelum masa tenang.

    Iklan PSI dianggap melanggar lantaran memasang lambang dan nomor urut sebagai peserta pemilu 2019, yang dianggap sebagai citra diri partai. PSI memasang iklan tersebut untuk menampilkan polling alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri bagi Presiden Joko Widodo untuk pemilu tahun depan.

    Menurut Ratna, saat memberikan keterangan dalam proses penyelidikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), anggota KPU, Wahyu, mengungkapkan iklan PSI masuk kategori pelanggaran iklan di luar jadwal. Wahyu saat itu berpegang pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019.

    Simak: Diperiksa Polisi, Sekjen PSI Siap Jadi Tersangka

    Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik pada 24 Maret-13 April 2019. Mengacu atas dasar tersebut, maka iklan PSI di Jawa Pos edisi 23 April 2018 dapat dikategorikan sebagai kampanye di luar jadwal.

    "Namun, ketika memberi keterangan kepada penyidik, Pak KPU, Wahyu Setiawan, menyatakan hal berbeda. Dia menyatakan KPU belum mengeluarkan jadwal kampanye," ujarnya.

    Lihat: PSI Laporkan Ketua Bawaslu ke Ombudsman

    Karena pendapat yang berbeda tersebut, kata dia, Bareskrim mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) atas dugaan tindak pidana pemilu iklan PSI. Ia mengatakan Bawaslu berpegang pada penyelidikan awal bahwa iklan tersebut diduga melanggar aturan kampanye yang tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Adapun Pasal 492 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kota/kabupaten dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. "Pada rapat antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan di Gakkumdu, iklan tersebut dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran. Makanya kami teruskan ke penyidikan," ucap Ratna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.