Larangan Caleg Eks Koruptor Diatur PKPU, Yasonna H Laoly: Bahaya

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo diwawancara usai sidang paripurna pengesahan RUU Antitetorisme di Gedung DPR, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo diwawancara usai sidang paripurna pengesahan RUU Antitetorisme di Gedung DPR, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menilai bahaya jika larangan eks narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator (caleg) masuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diperbolehkan.

    "PKPU itu teknis kalau nanti masih boleh, bahaya itu. Bahayanya begini, kalau nanti setiap lembaga membuat peraturan yang bisa nabrak undang-undang di atasnya, ini kan membuat jadi persoalan," kata Yasonna H Laoly usai menandatangani nota kesepahaman di Gedung Setjen Kementerian Hukum dan HAM, Kamis, 31 Mei 2018.

    Baca: JK Dukung KPU Larang Bekas Napi Korupsi Jadi Caleg

    Menurut Yasonna jika aturan tersebut masuk dalam PKPU, maka jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan.

    Sebelumnya pada 29 Mei 2018 KPU menyatakan keputusan untuk memasukkan larangan mantan napi kasus korupsi menjadi caleg ke dalam peraturan KPU tentang pencalonan sudah final. "Sampai sekarang keputusan kami belum berubah terkait rencana itu (melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg)," kata Komisioner KPU Ilham Syahputra saat dihubungi.

    Yasonna berujar masalah itu membuatnya dilematis sebagai Menkumham. Sebab, kata dia, kalau Kemenkumham mengundang-undangkan, maka sama saja menyetujui satu peraturan di bawah undang-undang. Padahal, hal itu bertentangan dengan undang-undang.

    Simak: Ketua DPR Mau KPU Evaluasi Larangan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg

    "Kalau saya sarankan ke KPU, janganlah membiasakan diri menabrak ketentuan perundang-undangan," kata Yasonna.

    Yasonna H Laoly 
    mengatakan jika KPU membuat undang-undang, lebih baik mereka menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja. Yasonna juga mengapresiasi ide PKPU, namun menurutnya cara yang digunakan KPU tidak tepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.