Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud MD Bakal Minta Jokowi Cabut Perpres Gaji BPIP, Kalau....

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017.  TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Mahfud MD merasa terusik dengan kontroversi gaji mereka di masyarakat. Karena itu, Mahfud MD hari ini menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan hal tersebut.

Mahfud mengatakan pertanyaan soal hak keuangan BPIP seharusnya tidak ditudingkan kepada anggota BPIP. "Karena kami tidak pernah mengurus dan meminta itu," kata dia di Gedung BPIP, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca juga: BPIP Minta Masyarakat Tak Permasalahkan Gaji

Menurut dia, hak keuangan pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang berwenang juga menjelaskan hak keuangan untuk Dewan Pengarah BPIP terdiri dari gaji senilai Rp 5 juta dan sisanya tunjangan. Mantan Direktur di Bank Dunia itu menyatakan tunjangan Dewan Pengarah BPIP justru paling rendah dibanding pejabat lain.

Namun masyarakat, kata Mahfud, masih saja ribut dan menyebut nilai hak keuangan tersebut tak pantas. Dia pun memutuskan bertemu presiden. "Saya berpikir begini, kalau itu memang tidak layak dan tidak berhak, tidak ada dasar hukumnya, ya kami akan minta agar Perpres itu dicabut karena enggak boleh orang digaji tanpa hak," ujar Mahfud. "Ini lembaga Pancasila kok mau serakah mengambil gaji yang bukan haknya," katanya lagi.

Namun dalam pertemuan dengan Jokowi yang terjadi kemarin malam Rabu, 30 Mei 2018, itu pemikiran Mahfud tak terlontar. Dihadapan Mahfud serta ahli hukum Yenti Ganarsih, Rektor Universitas Diponegoro Yos Yohan, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang juga hadir, Presiden menyatakan gaji Dewan Pengarah BPIP hanya Rp 5 juta. "Aduh saya malah merasa ndak enak membikin bapak-bapak dan ibu menjadi serba disalahkan orang," ujar Mahfud mengulangi ucapan presiden.

Mahfud menyimpulkan jumlah gaji itu lebih kecil dibandingkan gaji pejabat negara lainnya. Bahkan setelah ditambah tunjangan, angkanya masih tak sebesar lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Angkanya mencapai kisaran Rp 100 juta, kata Mahfud, merupakan total dari gaji pokok, operasional, dan tunjangan. Dia mengatakan, tunjangan kesehatan seperti asuransi biasanya langsung dipotong negara.

Mahfud membandingkan pendapatan dia saat menjadi anggota DPR pada 2004. Setiap bulan, dia membawa pulang Rp 150 juta di luar gaji pokok. "Ini sudah 14 tahun. Berarti di sana sudah lebih dari Rp 200 juta sekarang," katanya. Belum lagi ada tambahan dana aspirasi untuk setiap anggota sebesar Rp 1 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau begitu, DPR dong yang diributkan, kalau mau. Tapi kan kita tidak pernah ribut," ujar Mahfud.

Baca juga: Jokowi: Hitung-hitungan Gaji BPIP Bukan dari Kami

Mahfud mengatakan, hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden juga tak sedikit. Gaji pejabatnya saat Ryaas Rasyid memimpin sudah mencapai Rp 60 juta namun masih ditambah Rp 100 juta lagi untuk uang operasional. "Kami operasionalnya Rp 13 juta," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan hak keuangan yang diterima Dewan Pengarah BPIP sama dengan pejabat negara lainnya. "Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu (gaji pokok) hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp 13 juta," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Tunjangan untuk BPIP, menurut Sri, merupakan tunjangan dengan nilai terkecil. Lembaga lain, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif besarannya berkisar hingga puluhan juta.

Hak keuangan BPIP diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP. Perpres yang bisa diunduh dari situs Kementerian Sekretariat Negara, setneg.go.id itu menunjukkan gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000. Sementara anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp 100.811.000. Sementara Gaji Kepala BPIP Yudi Latief sebesar Rp 76.500.00 per bulan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

3 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

5 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi