Mahfud MD Bakal Minta Jokowi Cabut Perpres Gaji BPIP, Kalau....

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Mahfud MD merasa terusik dengan kontroversi gaji mereka di masyarakat. Karena itu, Mahfud MD hari ini menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan hal tersebut.

Mahfud mengatakan pertanyaan soal hak keuangan BPIP seharusnya tidak ditudingkan kepada anggota BPIP. "Karena kami tidak pernah mengurus dan meminta itu," kata dia di Gedung BPIP, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca juga: BPIP Minta Masyarakat Tak Permasalahkan Gaji

Menurut dia, hak keuangan pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang berwenang juga menjelaskan hak keuangan untuk Dewan Pengarah BPIP terdiri dari gaji senilai Rp 5 juta dan sisanya tunjangan. Mantan Direktur di Bank Dunia itu menyatakan tunjangan Dewan Pengarah BPIP justru paling rendah dibanding pejabat lain.

Namun masyarakat, kata Mahfud, masih saja ribut dan menyebut nilai hak keuangan tersebut tak pantas. Dia pun memutuskan bertemu presiden. "Saya berpikir begini, kalau itu memang tidak layak dan tidak berhak, tidak ada dasar hukumnya, ya kami akan minta agar Perpres itu dicabut karena enggak boleh orang digaji tanpa hak," ujar Mahfud. "Ini lembaga Pancasila kok mau serakah mengambil gaji yang bukan haknya," katanya lagi.

Namun dalam pertemuan dengan Jokowi yang terjadi kemarin malam Rabu, 30 Mei 2018, itu pemikiran Mahfud tak terlontar. Dihadapan Mahfud serta ahli hukum Yenti Ganarsih, Rektor Universitas Diponegoro Yos Yohan, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang juga hadir, Presiden menyatakan gaji Dewan Pengarah BPIP hanya Rp 5 juta. "Aduh saya malah merasa ndak enak membikin bapak-bapak dan ibu menjadi serba disalahkan orang," ujar Mahfud mengulangi ucapan presiden.

Mahfud menyimpulkan jumlah gaji itu lebih kecil dibandingkan gaji pejabat negara lainnya. Bahkan setelah ditambah tunjangan, angkanya masih tak sebesar lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Angkanya mencapai kisaran Rp 100 juta, kata Mahfud, merupakan total dari gaji pokok, operasional, dan tunjangan. Dia mengatakan, tunjangan kesehatan seperti asuransi biasanya langsung dipotong negara.

Mahfud membandingkan pendapatan dia saat menjadi anggota DPR pada 2004. Setiap bulan, dia membawa pulang Rp 150 juta di luar gaji pokok. "Ini sudah 14 tahun. Berarti di sana sudah lebih dari Rp 200 juta sekarang," katanya. Belum lagi ada tambahan dana aspirasi untuk setiap anggota sebesar Rp 1 miliar.

"Kalau begitu, DPR dong yang diributkan, kalau mau. Tapi kan kita tidak pernah ribut," ujar Mahfud.

Baca juga: Jokowi: Hitung-hitungan Gaji BPIP Bukan dari Kami

Mahfud mengatakan, hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden juga tak sedikit. Gaji pejabatnya saat Ryaas Rasyid memimpin sudah mencapai Rp 60 juta namun masih ditambah Rp 100 juta lagi untuk uang operasional. "Kami operasionalnya Rp 13 juta," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan hak keuangan yang diterima Dewan Pengarah BPIP sama dengan pejabat negara lainnya. "Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu (gaji pokok) hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp 13 juta," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Tunjangan untuk BPIP, menurut Sri, merupakan tunjangan dengan nilai terkecil. Lembaga lain, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif besarannya berkisar hingga puluhan juta.

Hak keuangan BPIP diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP. Perpres yang bisa diunduh dari situs Kementerian Sekretariat Negara, setneg.go.id itu menunjukkan gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000. Sementara anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp 100.811.000. Sementara Gaji Kepala BPIP Yudi Latief sebesar Rp 76.500.00 per bulan.






Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

3 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

5 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

10 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

10 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

10 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

11 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

11 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

11 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

12 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

12 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.