Kasus BLBI, Hakim Tolak Eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung

Reporter

Terdakwa kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung usai persidangan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, 31 Mei 2018 TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ ,

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tidak dapat menerima," ujar hakim ketua Yanto dalam sidang lanjutan putusan sela, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca: Jaksa KPK Menolak Eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung

Yanto menjelaskan alasannya. Menurut dia, surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memenuhi sarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP dan sah menurut hukum untuk menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Sebelumnya jaksa KPK juga menolak eksepsi Syafruddin yang menyatakan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) yang dilakukan Syafruddin merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Lantaran SKL tersebut diberikan Syafruddin saat menjabat sebagai pejabat TUN.

Jaksa KPK, Haerudin, mengatakan menolak eksepsi tersebut. “Terhadap materi keberatan tersebut, kami tidak sependapat,” kata jaksa KPK, Haerudin, Senin, 28 Mei 2018.

Baca: Jaksa: Kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung itu Pidana Korupsi

Jaksa KPK menyatakan yang menjadi obyek sengketa pada PTUN adalah surat keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Sedangkan dakwaan yang mereka susun tidak mengacu pada surat keputusan TUN, tapi tindak pidana korupsi yang dilakukan Syafruddin. “Akan kami buktikan di persidangan,” kata Haerudin.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Syafruddin merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun dalam penerbitan SKL untuk BLBI.

Jaksa mendakwa Syafruddin memperkaya pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL untuk bank tersebut.

Penasihat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Jamin Ginting, mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim. Meski demikian, ia masih berkeyakinan kasus ini merupakan perkara PTUN. "Kami hormati, kasus masih terus berjalan dengan pokok perkaranya diperiksa," ujarnya.






Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

44 hari lalu

Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.


Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

51 hari lalu

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.


Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

26 Juli 2022

Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung


Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

22 April 2022

Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

Purnama T Sianturi menjelaskan cara masyarakat membeli aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

23 Maret 2022

Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

Satgas BLBI mengatakan selaku Obligor Bank Arya Panduarta, Kaharudin Ongko juga masih memiliki kewajiban sebesar Rp359 miliar


Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

18 Maret 2022

Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

Kemenkeu melakukan penguasaan fisik terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut


Aset Tommy Soeharto Dilelang Satgas BLBI, Apa Itu BLBI?

18 Desember 2021

Aset Tommy Soeharto Dilelang Satgas BLBI, Apa Itu BLBI?

Aset pengusaha Tommy Soeharto segera dilelang Satgas BLBI. Apa itu BLBI?


Satgas BLBI Sita 124 Hektare Lahan Perusahaan Milik Tommy Soeharto

5 November 2021

Satgas BLBI Sita 124 Hektare Lahan Perusahaan Milik Tommy Soeharto

Aset jaminan milik perusahaan Tommy Soeharto itu kurang lebih senilai Rp 600 miliar.


Alasan Suyanto Gondokusumo Tak Hadiri Panggilan Satgas BLBI Sebelumnya

24 September 2021

Alasan Suyanto Gondokusumo Tak Hadiri Panggilan Satgas BLBI Sebelumnya

Kuasa hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba, menjelaskan alasan kliennya dua kali tak hadir dalam panggilan Satgas


Ditagih Rp 904,4 M, Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum Temui Satgas BLBI

24 September 2021

Ditagih Rp 904,4 M, Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum Temui Satgas BLBI

Suyanto Gondokusumo, mengirim kuasa hukumnya untuk menghadap Satgas BLBI.