Ali Mochtar Ngabalin Minta Amien Rais Tak Bertindak Seperti Allah

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ali Mochtar Ngabalin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais, agar tidak bertindak seperti Allah. "Jangan Anda bertindak seperti Allah kemudian menurunkan takdir berbuat semaumu," kata Ngabalin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

    Pernyataan Ngabalin merespons pidato Amien Rais dalam rapat koordinasi nasional Persaudaraan Alumni 212 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa, 29 Mei 2018. Dalam pidatonya, Amien, Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, melontarkan kalimat bahwa Presiden Joko Widodo akan dilengserkan oleh Allah SWT pada 2019.

    Baca: Amien Rais Ingatkan Nasib Jokowi Bisa Seperti Ahok di Pilkada DKI

    Menurut Ngabalin, keputusan Allah adalah suatu hal yang gaib. Ia mengatakan, tidak ada orang yang bisa menentukan kegaiban Allah. "Man jadda wa jadda, siapa bekerja dia dapat, siapa berusaha dia dapat. Nanti Allah yang mengubah nasib suatu kaum, kalau kaum mau berubah," kata dia.

    Ngabalin pun meminta Amien Rais untuk menjaga ucapan lisannya selama Ramadan. Apalagi, Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional itu merupakan seorang tokoh nasional. Ia mengatakan bahwa wajah dan lisan mencerminkan karakter dan tata krama seseorang.

    Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Dalam Agama, Pemerintah Tak Boleh Difitnah

    "Saya ingin mengatakan, sebagai tokoh, sebagai generasi, sebagai guru bangsa, kita bertuturlah dengan baik, menempatkan suatu etika dan moral dalam berpolitik untuk diberikan pendidikan ke generasi yang akan datang," ujar Ngabalin.

    Ali Mochtar Ngabalin juga menilai bahwa ucapan Amien Rais yang menyebut batas waktu kepemimpinan Jokowi sampai 2019 merupakan hal yang tak pantas. Sebab, kata dia, setiap warga negara memiliki wewenang mencalonkan diri kembali. "Hashtag ganti dan seterusnya itu adalah cara-cara sesat dan menyesatkan rakyat Indonesia. Tidak patut bagi orang-orang beriman menggunakan cara-cara penuh fitnah dan adu domba," katanya. (*)

    Lihat juga video: Ini Strategi Pendiri Bukalapak sehingga Dibanjiri 3 Juta  Pelapak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.