TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kerja sama dengan PT Pos Indonesia terkait dengan distribusi logistik untuk pemilihan umum atau pemilu 2019 di dalam dan luar negeri. Ketua KPU Arief Budiman menilai kemampuan perusahaan distribusi logistik pelat merah itu sangat mapan dalam memasok logistik pemilu ketimbang beberapa perusahaan lain.
Menurut Arief, PT Pos bisa mengirim logistik pemilu untuk penyelenggaraan di luar negeri secara tepat waktu pada pemilu 2014. "Sementara perusahaan yang lain tidak bisa menyelesaikan persoalan," ujarnya di gedung KPU, Rabu, 30 Mei 2018.
Baca: KPU Tetapkan DPT Pilkada 2018 Sebanyak 152 Juta Pemilih
Arief berharap perusahaan pengiriman logistik itu dapat kembali mendukung lembaganya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 dan pemilu 2019. Apalagi, ia berujar, saat ini PT Pos sudah didukung teknologi dan sarana transportasi yang makin baik ketimbang sebelumnya.
Lancarnya pilkada 2018 dan pemilu 2019, menurut Arief, sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab, kata dia, kontes politik itu memiliki sistem baru, model baru, dan kompetisinya berlangsung sangat ketat. "Jadi semua pemegang peran dalam penyelenggaraan harus bahu-membahu, bekerja sama untuk pemilu Indonesia makin baik," kata Arief.
Baca: Saran Presiden Soal PKPU Pencalonan, KPU: Keputusan Kami Final
Direktur Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Barkah Hadimoeljono menyatakan perusahaannya siap membantu KPU selama gelaran pilkada 2018 dan pemilu 2019. "Sebagai salah satu BUMN, kami punya kewajiban menjalankan tugas negara," ucapnya.
Dia meyakini, dengan adanya jaringan di dalam dan luar negeri, perusahaannya bisa menangani dokumen pemilu KPU, baik nasional maupun internasional. "Kami juga bagian dari organisasi internasional," kata Barkah.
Barkah mengatakan jajarannya akan langsung bersiap melakukan distribusi logistik KPU untuk pemilu 2019. "Sebenarnya di daerah jaringan kami sudah bekerja sama dengan KPU daerah untuk distribusi ini," ujarnya.
