Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Ratifikasi FCTC

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tembakau. Getty Images

    Ilustrasi Tembakau. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Kajian dan Penelitian Komnas HAM, Elfansuri Chairah, meminta pemerintah segera meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC). Menurut dia, ratifikasi ini membatasi pemakaian produk tembakau, khususnya rokok. "Komnas HAM berkeyakinan FCTC jalan keluarnya," kata Elfansuri di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

    Elfansuri mengatakan Indonesia belum memiliki aturan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi masyarakat dari paparan produk tembakau, termasuk rokok dan asapnya. "Hanya sepenggal-sepenggal parsial, seperti Undang-Undang Kesehatan, peraturan daerah non-rokok. Kita tidak mampu melindungi hak-hak kesehatan publik," ujarnya.

    Baca: Komnas Pengendalian Tembakau Desak Pemerintah Aksesi FCTC  

    FCTC adalah traktat internasional pertama yang dibahas Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Fungsi FCTC adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok. Produk tembakau ini sudah terbukti menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang berakhir kematian, membuat kecanduan, dan menghabiskan pendapatan warga miskin untuk belanja rokok.

    Dalam catatan Kementerian Kesehatan, kematian yang berkaitan dengan konsumsi rokok mencapai 200-300 ribu orang per tahun. Bahkan, kata Elfansuri, konsumsi rokok pada anak-anak remaja dan anak usia 10 tahun ke bawah teridentifikasi meningkat setiap tahunnya.

    Data Global Youth Tobacco Survey di Indonesia pada 2009 menunjukkan 20,3 persen pelajar SMP merokok. Data Riset Kesehatan Dasar pada 2007 menunjukkan prevalensi perokok usia lebih dari 15 tahun sebesar 33,4 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 34,7 persen pada 2010.

    Baca: 183 Negara Setuju FCTC, Jokowi: Indonesia Jangan Ikut-ikutan

    Menurut Elfansuri, tingginya konsumsi produk tembakau di Indonesia tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tapi juga merampas hak atas hidup warga negara yang merupakan hak paling asasi yang tidak boleh dikurangi. Apalagi sebagian besar korban konsumsi tembakau adalah kelompok usia produktif, yang merupakan harapan bagi masa depan Indonesia.

    Elfansuri melihat, selain belum adanya aturan yang komprehensif, implementasi yang dilakukan pemerintah justru bertentangan dengan upaya melindungi hak kesehatan. Dia menyebutkan hal-hal yang bertentangan, di antaranya pemberian izin perusahaan rokok asing menambah investasi sampai Rp 25 triliun pada akhir 2015.

    Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Produksi Rokok, kata dia, dianggap tak melindungi hak kesehatan masyarakat. Peraturan ini menyebutkan bahwa target produksi rokok ditingkatkan menjadi 524 miliar batang pada 2020.

    Selanjutnya, menurunkan peran industri kecil, yaitu pembuat sigaret kretek tangan yang diturunkan dari 19 persen pada 2015 menjadi 15 persen pada 2020. Sedangkan porsi sigaret kretek mesin mild akan digenjot naik 111 persen dari 161 miliar batang menjadi 306 miliar batang. Karena itu, Komnas HAM, kata Elfansuri, mendesak pemerintah segera meratifikasi FCTC.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gaji Gubernur dan Perbandingan Luas Jawa Tengah dengan Malaysia

    Dalam Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto menyinggung besaran gaji gubernur dengan mengambil contoh Jawa Tengah.