Pakar Hukum: Perpres Soal Gaji BPIP Hanya Bisa Dicabut Presiden

Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. Unit ini diisi oleh tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif, mengatakan peraturan presiden atau perpres adalah kewenangan yang hanya dipegang Presiden, termasuk yang berlaku pada perpres tentang BPIP.

"Pada prinsipnya, peraturan presiden itu dipegang oleh presiden. Dengan kewenangan yang dipegang tersebut, presiden dapat membentuk, juga termasuk mencabutnya," kata Fitriani saat dihubungi Tempo pada Rabu, 30 Mei 2018.

Baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Cabut Perpres Gaji Pejabat BPIP

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, yang meminta pemerintah mencabut atau merevisi Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tersebut. Ia menilai gaji pejabat BPIP itu dinilai melukai masyarakat yang saat ini terimpit kesulitan ekonomi.

Adapun gaji para pejabat BPIP, berdasarkan perpres tersebut, antara lain gaji seorang Ketua Dewan Pengarah BPIP mencapai Rp 112,540 juta, anggota pengarah Rp 100,811 juta, Kepala BPIP Rp 73,500 juta, Wakil Kepala BPIP Rp 63,750 juta, Deputi BPIP Rp 51 juta, dan Staf Khusus BPIP Rp 36,500 juta.

Baca: Yudi Latif Sebut Hampir Setahun Pegawai BPIP Tidak Dapat Gaji

Menurut Fitriani, perpres hanya bisa dicabut atau diubah dengan peraturan jenis itu sendiri atau setingkat dan dicabut atau direvisi oleh lembaga pembentuk yang membentuk pertama kali.

Senada dengan Fitriani, pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan perpres tersebut dapat diubah atau dicabut. Namun, jika dicabut, menjadi tidak ada dasar untuk memberikan gaji. Sedangkan kalau direvisi, tidak menjadi masalah.

"Biasanya kalau setingkat perpres dicabut lalu digantikan perpres yang baru, lebih efektif daripada melakukan perubahan," kata Refly, saat dihubungi.

Refly menilai lebih baik dibuat perpres baru karena materi dari perpres tersebut tidak banyak. "Kalau materinya banyak, baru direvisi, tapi ini kan materinya sedikit," ujarnya.

Baca: Yudi Latif: Para Dewan Pengarah BPIP Tidak Menuntut Gaji






Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

1 hari lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

1 hari lalu

Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

Pidato Menlu Retno tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

2 hari lalu

Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

Kepolisian Uruguay menangkap kepala keamanan pribadi presiden Luis Lacalle Pou karena membantu warga Rusia masuk secara ilegal


Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

3 hari lalu

Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

Pentingnya memperkuat ideologi Pancasila di tengah paham ideologi lain yang berupaya memengaruhi bangsa Indonesia.


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

6 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

6 hari lalu

Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

Korban tewas dalam demo Iran terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, terus bertambah. Hingga Kamis, tercatat 17 orang tewas selama 6 hari


DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

8 hari lalu

DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

BPIP meminta dukungan kepada DPR terkait tambahan anggaran karena banyak program tambahan pada 2023.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

9 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

9 hari lalu

Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

PGRI mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

10 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu