Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem Minta Kemendagri Evaluasi Tata Kelola E-KTP

Reporter

image-gnews
E-KTP yang sempat tercecer di Jalan Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini menjadi barang  bukti di Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, 28 Mei 2018. TEMPO/ADE RIDWAN
E-KTP yang sempat tercecer di Jalan Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini menjadi barang bukti di Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, 28 Mei 2018. TEMPO/ADE RIDWAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang ditemukan tidak valid dan tercecer di kawasan Bogor berpotensi digunakan untuk berbuat curang pada pemilihan umum 2018 dan 2019 jika tidak segera dimusnahkan.

"Indikasi (untuk berbuat curang pada pemilu) bisa saja. Tapi apakah indikasi itu nanti akan terjadi, saya tidak tahu, karena itu belum terjadi," kata Titi seusai diskusi Catatan 20 Tahun Reformasi Pemilu di D Hotel, Jakarta, pada Selasa, 29 Mei 2018.

Baca: Soal Kasus E-KTP Tercecer, DPR: Penyelesaiannya Harus Transparan

Pernyataan Titi tersebut menanggapi e-KTP yang ditemukan tercecer karena terjatuh dari truk yang melintas di Jalan Raya Salabenda menuju arah Parung pada Sabtu lalu. Dari hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri, e-KTP itu rusak dan tidak valid. Kumpulan e-KTP itu disebut jatuh saat akan dibawa ke gudang penyimpanan di kawasan Bogor.

Titi mengatakan e-KTP merupakan instrumen yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan pilkada 2018, yang melibatkan aktor politik. Sehingga kejadian seperti ini, meski sebuah kelalaian, bisa menimbulkan spekulasi dan politisasi isu oleh aktor politik yang berkepentingan. "Kalau terjadi spekulasi yang berlarut-berlarut, ini akan merugikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita," ujarnya.

Baca: Polisi Memastikan E-KTP Tercecer di Bogor Murni Ketidaksengajaan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah ini pun, kata Titi, bisa berakibat pada ketidakpercayaan terhadap proses pilkada dan pemilu, khususnya terkait dengan pemutakhiran data dan penggunaan hak pilih. Sebab, e-KTP adalah basis orang bisa terdaftar sebagai pemilih dan sebagai alat untuk menggunakan hak pilih kalau tidak terdaftar di daftar pemilih tetap.

"Sementara petugas penyelenggaraan pemilu kita tidak punya alat untuk memvalidasi e-KTP yang valid dan invalid. Mereka punya keterbatasan dalam memastikan kecacatan atau ketidakakuratan fisik e-KTP (jika digunakan untuk kecurangan pada saat pemilihan)," kata Titi.

Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri bisa menjelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik ihwal kejadian ini. Selain itu, Kementerian harus mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola e-KTP. "Kalau memang cacat atau rusak di tengah kontestasi politik ini, sebaiknya memang dimusnahkan dengan prosedur yang benar, menjamin kehati-hatian, dan menghindari kelalaian," ujarnya.

Baca: DPR Bakal Minta Penjelasan Kemendagri Soal E-KTP Tercecer

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

2 hari lalu

Akta kelahiran adalah dokumen penting administrasi kependudukan guna memperoleh hak kewarganegaraan. Berikut cara buat akta kelahiran dan syaratnya. Foto: jakarta.go.id
Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

Ketahui beberapa dokumen kependudukan yang tidak perlu dilegalisir. Di antaranya adalah dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik.


Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

2 hari lalu

Sosialisasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Wisata Baru Serang, Rabu, 17 Juli 2024. Dok. Kemendagri.
Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

Inovasi dapat diciptakan melalui kolaborasi dan memperbaharui terobosan yang sudah dilakukan sebelumnya.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

3 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

11 hari lalu

Ilustrasi kuman tuberculosis atau TBC (pixabay.com)
Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

Baru 47 dari total 514 kepala daerah yang menandatangani SK Penanganan TBC dan Polio. Kenapa angkanya masih rendah?


Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

18 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa lewat aplikasi Mobile JKN, simak syarat dan tata caranya. Simak detailnya berikut ini.


KPK Jadikan Solo Salah Satu Percontohan Kota Antikorupsi Nasional 2024, Bagaimana Penilaiannya?

23 hari lalu

Warga menenteng beras 5 kg gratis yang dibagikan di halaman Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, 30 Juni 2016. TEMPO/Bram Selo Agung
KPK Jadikan Solo Salah Satu Percontohan Kota Antikorupsi Nasional 2024, Bagaimana Penilaiannya?

KPK jadikan Kota Solo atau Surakarta salah satu Percontohan Kota Antikorupsi Nasional 2024. Apa penilaiannya?


BPJS Ketenagakerjaan Siap Bersinergi dengan Pemda Wujudkan Pekerja Sejahtera Bebas Cemas

28 hari lalu

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa.
BPJS Ketenagakerjaan Siap Bersinergi dengan Pemda Wujudkan Pekerja Sejahtera Bebas Cemas

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan


Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

31 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengatakan persoalan anggaran pendidikan di daerah menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan.


Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

43 hari lalu

Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

Sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi iklim ekstrem


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

45 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.