Yudi Latif: Para Dewan Pengarah BPIP Tidak Menuntut Gaji

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman

    Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif angkat suara terkait pro kontra gaji dewan pengarah BPIP yang mencapai angka Rp 100 juta. Ia meminta masyarakat tidak menyindir para tokoh nasional yang duduk sebagai dewan pengarah BPIP.

    Yudi menjelaskan pihaknya tidak memahami mekanisme penetapan besaran gaji itu. Karena itu, ia menilai para tokoh nasional itu juga 'korban' dari polemik ini.

    "Tapi percayalah, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun menjadi korban. Jadi, tak patut mendapat cemooh," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 29 Mei 2018.

    Baca: Jokowi: Gaji Pejabat BPIP Sudah Dikalkulasi Kementerian Keuangan

    Hal serupa terjadi pula di jajaran pelaksana BPIP. Menurut Yudi, tidak ada anggotanya yang mempermasalahkan besaran gaji itu.

    Padahal, kata Yudi, berdasarkan Peraturan Presiden tentang BPIP dirinya selaku Kepala BPIP posisinya setingkat dengan para menteri, sama seperti dewan pengarah. "Nyatanya diberi gaji yang berbeda. Tapi, berapa pun saya terima saja," ujarnya. Yudi pun mempersilakan publik menilai apakah dewan pengarah pantas menerima gaji tersebut atau tidak.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam perpres itu, Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji lebih dari Rp 112 juta per bulan.

    Baca: Kata Mahfud MD Soal Gaji dan Biaya Operasional BPIP

    Adapun anggota Dewan Pengarah, yang terdiri dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya, masing-masing mendapatkan Rp 100,8 juta per bulan. Sementara itu, Ketua BPIP yang kini dijabat oleh Yudi Latif mendapatkan gaji Rp 76,5 juta.

    Jokowi menjelaskan besaran gaji BPIP ini merupakan hasil dari perhitungan dan analisa di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Sekali lagi, itu bukan hitung-hitungan dari kita, itu hitung-hitungan memang dari kementerian," kata Jokowi seusai menutup acara Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Uhamka, Ciracas, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.