Dugaan Pelanggaran Kampanye, PAN Siap Diperiksa Bawaslu Jatim

Reporter

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri), berbincang dengan Ketua Majelis Penasehat Partai Soetrisno Bachir (kiri) dalam Rapimnas II 2016 yang juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais (kedua kanan) dan Sekjen Eddy Suparno (kanan) di Jakarta, 27 Maret 2016. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya siap untuk memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur terkait pemasangan iklan di media cetak Jawa Pos. Iklan tersebut dianggap melanggar ketentuan kampanye.

"Kami siap menjelaskan. Dan untuk itu kami minta Bawalsu yang penting berlaku yang setara dengan semua pihak," kata Eddy saat dihubungi Tempo pada Selasa, 29 Mei 2018.

Iklan PAN diduga melanggar aturan pidana pemilu lantaran dipasang di luar jadwal kampanye Pemilu 2019. PAN memasang iklan di media cetak Jawa Pos pada 24 April 2018. Adapun kampanye 2019 baru dimulai pada 23 September 2018. Pemasangan iklan di media massa diberikan waktu selama 21 hari, sebelum masa tenang.

Baca: Bawaslu Jatim Limpahkan Dugaan Pelanggaran Iklan PAN ke Gakumdu

Menurut Eddy, jika ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran partai lain, maka Bawaslu juga harus langsung menindaknya. Sebab, ia melihat ada indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan partai lain. "Beri perlakuan yang sama, yang saat ini dalam evaluasi Bawaslu," ujarnya.

Eddy mengatakan iklan partainya di Jawa Pos tidak bertujuan untuk kampanye. Iklan tersebut merupakan sarana informasi untuk mengajak masyarakat menjadi calon legislator dari PAN. Jadi, iklan tersebut tidak bertujuan kampanye agar masyarakat memilih PAN.

Menurut Eddy, semestinya Bawaslu mempertimbangkan untuk meneliti secara detail permasalahan ini. "Bagaimana pun juga iklan kami tidak ada unsur kampanye yang dilanggar," ujarnya.

Baca: Gakumdu Jawa Timur Cari Alat Bukti Pelanggaran Iklan PAN

Sampai saat ini, menurut dia, masih banyak pelanggaran yang diduga dilakukan partai lain, seperti pemasangan billboard di tempat strategis yang menampilkan partai tertentu. Bahkan, mereka sudah menyatakan pilihan calon presiden. "Itu saya kira justru malah lebih nyata pelanggarannya. Menurut saya jangan dilihat (iklan itu) secara kosmetik saja, tapi lihatlah secara menyeluruh bahwa tujuannya itu tidak ada ajakan bagi kami untuk berkampanye," kata dia.

Saat ini, dugaan pelanggaran iklan PAN telah diserahkan ke Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Provinsi Jawa Timur. Tim Gakumdu mulai mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi dugaan pelanggaran pidana pemilu iklan PAN. Tim yang terdiri dari personel kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu di Sentra Gakumdu mempunyai waktu 14 hari untuk menyelidiki kasus ini. Jika menemukan dua alat bukti yang cukup dalam proses penyelidikan di Gakumdu, maka dugaan pelanggaran ini bakal diteruskan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

6 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

9 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

13 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

16 hari lalu

Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

Sekjen Nasdem Jhonnya G Plate menyatakan partainya tak mau buru-buru memutuskan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

18 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

26 hari lalu

PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan partainya tetap berkomitmen di KIB meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

26 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

28 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Pemberhentian Suharso Monoarfa PPP, PAN: Semoga Dinamikanya Cepat Selesai

29 hari lalu

Pemberhentian Suharso Monoarfa PPP, PAN: Semoga Dinamikanya Cepat Selesai

PAN berharap dinamika yang terjadi di tubuh PPP setelah Suharso Monoarfa diberhentikan bisa segera selesai dan tak berpengaruh ke KIB.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

30 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.